IndoBisnis – Pemprov Jawa Barat memusatkan anggaran untuk hal-hal esensial. KPK beri arahan langsung agar program menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam langkah strategis membenahi arah kebijakan belanja daerah, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintah provinsi kini sedang memfokuskan anggaran hanya untuk sektor yang benar-benar penting dan menyentuh kebutuhan publik.
“Ya, kita pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan. Terutama kita mendapat arahan dari Pak Hujan Bantier,” ujar Dedi usai pertemuan.
Dedi menjelaskan bahwa KPK memberikan arahan yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal efisiensi dan realokasi anggaran.
Ia menyebut bahwa selama ini terdapat belanja-belanja pemerintah yang kurang penting, sehingga perlu dialihkan ke sektor yang lebih prioritas.
“Arahannya adalah seiring dengan kebijakan yang diamir oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya mengefisiensikan, menge-re-alokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik,” tutur Dedi.
Ia menekankan bahwa fokus anggaran diarahkan pada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, dan penyediaan jaringan listrik.
Menurutnya, seluruh kebijakan itu harus dikawal agar mampu memberikan output, outcome, dan benefit yang nyata bagi masyarakat.
“Kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome, dan benefit kepentingan masyarakat,” kata Dedi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan KPK akan diarahkan untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia, memperbaiki layanan publik, serta meningkatkan taraf kesehatan warga.
“Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakat,” ujar Dedi.
Kebijakan ini mencerminkan langkah serius Pemprov Jawa Barat untuk meninggalkan pola belanja seremonial yang tak berdampak dan beralih pada pola pembangunan yang mengutamakan kebermanfaatan langsung bagi masyarakat luas.
***
