- Ketegangan antara wartawan dan Pentagon memuncak setelah Menteri Pertahanan Pete Hegseth memberlakukan aturan baru yang dinilai mengekang kebebasan pers dan mempersempit akses media ke pusat kekuasaan militer Amerika.
Perselisihan antara wartawan dan pemerintahan Donald Trump kembali mencuat, kali ini dari dalam Pentagon. Sejumlah jurnalis yang meliput kementerian pertahanan menolak menandatangani aturan baru yang dinilai membatasi akses media dan mengancam independensi pemberitaan. Mereka menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur bagi kebebasan pers di Amerika Serikat.
Melansir, Aturan baru yang diberlakukan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada 19 September mewajibkan wartawan yang ingin mempertahankan lencana akses ke Pentagon menandatangani surat persetujuan pembatasan pelaporan. Jika tidak, lencana mereka akan dicabut. Dalam kebijakan itu tertulis bahwa setiap informasi dari Departemen Pertahanan harus “disetujui untuk dipublikasikan oleh pejabat berwenang”, bahkan jika informasi tersebut tidak bersifat rahasia.
Kebijakan ini sontak menuai reaksi keras dari berbagai media. Mereka menilai, peraturan tersebut melanggar prinsip dasar kebebasan pers yang dijamin oleh Konstitusi. “Meminta jurnalis independen untuk tunduk pada pembatasan semacam ini bertentangan dengan perlindungan konstitusional atas kebebasan pers,” ujar Charles Stadtlander, mengutip juru bicara The New York Times.
Namun, pihak Pentagon bersikeras bahwa aturan ini adalah langkah “rasional” untuk menjaga keamanan nasional dan keselamatan pejabat pertahanan. Ajudan Hegseth, Sean Parnell, bahkan menuduh media “salah menafsirkan” isi kebijakan. “Jurnalis tidak diwajibkan untuk mengklarifikasi berita mereka kepada kami. Klaim itu bohong,” kata Parnell mengutip dalam unggahan di X (Twitter).
Kendati begitu, surat kebijakan baru tetap menyatakan bahwa wartawan yang mendorong pejabat Pentagon memberikan informasi tanpa izin resmi bisa kehilangan akses ke gedung. Bagi komunitas jurnalis, klausul ini dianggap sebagai bentuk tekanan halus agar media berhati-hati dalam menggali sumber berita.
Menurut Grayson Clary, pengacara dari Reporters Committee for Freedom of the Press (RCFP), kebingungan masih menyelimuti banyak ruang redaksi. “Beberapa organisasi berita berhati-hati dengan apa yang mereka setujui. Sampai kini belum jelas siapa saja yang telah menandatangani”.
Ketegangan antara Pentagon dan media bukan hal baru. Di bawah kepemimpinan Hegseth, hubungan dengan pers kerap tegang. Beberapa media bahkan pernah diusir dari ruang kerja mereka, digantikan oleh outlet yang dianggap lebih “ramah pemerintah”. Konferensi pers pun makin jarang dilakukan.
Jeffrey Goldberg, pemimpin redaksi The Atlantic, menilai inti dari kebijakan baru ini bukan sekadar administrasi, melainkan kontrol penuh terhadap narasi publik. “Ini kendali, kendali seratus persen”. Ia juga mengingatkan bahwa peraturan semacam ini lahir dari paranoia pemerintah terhadap pemberitaan yang mengkritik.
Goldberg sendiri pernah menulis laporan yang membuat Pentagon gerah, ketika ia secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam grup obrolan internal yang membahas serangan militer ke Yaman — peristiwa yang kemudian dikenal dengan istilah Signalgate. “Ironisnya, yang menempatkan pasukan Amerika dalam bahaya bukanlah wartawan, tetapi para pejabat yang membicarakan rencana serangan di aplikasi pesan komersial,”
Reporter veteran The Washington Post, Dana Priest, menilai akses langsung ke pejabat Pentagon adalah kunci untuk memahami dinamika militer. Dengan adanya pembatasan baru, ia khawatir jurnalis kehilangan kesempatan bertemu sumber secara informal. “Mereka tahu tujuan media adalah menghindari omong kosong resmi dan mengungkap kebenaran,”
Priest menambahkan bahwa reporter berpengalaman tetap punya cara lain untuk mendapatkan informasi. “Pentagon selalu berusaha mengendalikan berita, dan para jurnalis selalu menemukan jalan untuk melaporkannya,”
Sementara itu, Parnell menegaskan bahwa wartawan yang tidak mematuhi aturan baru belum tentu akan langsung dicabut aksesnya. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan tim Hegseth. Beberapa media besar, termasuk The New York Times, The Washington Post, dan The Atlantic, menolak menandatangani, tetapi belum memberikan arahan resmi kepada reporter mereka — tanda bahwa ruang negosiasi masih terbuka.
Presiden Donald Trump sendiri bersikap ambigu. Di satu sisi, ia sering menggugat media besar seperti CBS News dan The Wall Street Journal, namun di sisi lain dikenal lebih terbuka terhadap wawancara dibanding banyak pendahulunya. Ketika ditanya apakah Pentagon berhak menentukan apa yang boleh dilaporkan wartawan, Trump menjawab singkat, “Tidak, saya rasa tidak. Tidak ada yang menghentikan wartawan.”
Pernyataan itu menambah paradoks di antara kebijakan dan sikap pemerintahan Trump terhadap media. Di tengah semua ketegangan itu, suara jurnalis seperti Goldberg tetap menggema: “Rakyat Amerika berhak tahu apa yang dilakukan militer terkuat di dunia atas nama dan dengan uang mereka.”
Bagi sebagian besar wartawan, itu bukan sekadar slogan. Itu prinsip yang layak diperjuangkan — bahkan ketika pintu Pentagon mulai tertutup bagi mereka.
***
