Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dan tertutup di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026, dengan mengundang puluhan mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia untuk berdiskusi secara mendalam mengenai arah kebijakan luar negeri ke depan. Acara yang berlangsung lebih dari tiga jam ini dimulai sekitar pukul 15.00 WIB dan menjadi sorotan karena kehadiran tokoh-tokoh senior seperti Dino Patti Djalal, Hassan Wirajuda, Retno Marsudi, Marty Natalegawa, serta Alwi Shihab, yang semuanya membawa pengalaman panjang dalam diplomasi nasional.
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan dialog intensif yang difokuskan pada dinamika geopolitik global, terutama undangan dari Amerika Serikat agar Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk menyelesaikan konflik Gaza dan isu Palestina yang berkepanjangan. Prabowo, yang baru dilantik sekitar sebulan lalu, tampak serius mendengarkan masukan dari para senior ini, termasuk Wamenlu aktif seperti Arrmanatha Nasir serta pakar seperti Jusuf Wanandi dan Dave Laksono dari Komisi I DPR, yang turut hadir untuk memperkaya perspektif. Hassan Wirajuda, misalnya, menekankan bahwa keterlibatan dalam BoP bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi langsung terhadap perdamaian di Timur Tengah sambil tetap menjaga prinsip bebas aktif yang menjadi warisan diplomasi Indonesia sejak era Soekarno.
Retno Marsudi, yang menjabat Menlu selama satu dekade hingga 2024, aktif berbagi pengalaman tentang penguatan posisi Indonesia di PBB dan ASEAN, sementara Dino Patti Djalal dari era SBY menyumbang pandangan historis soal navigasi diplomasi di tengah persaingan superpower seperti AS dan China. Marty Natalegawa dan Alwi Shihab juga memberikan kontribusi krusial, dengan Alwi menyampaikan bahwa Prabowo menegaskan komitmen mundur dari inisiatif BoP jika ternyata tidak adil bagi rakyat Palestina, sebuah sikap yang langsung diapresiasi para peserta sebagai wujud kearifan nasional. Diskusi tidak terbatas pada Gaza saja, tapi juga menyentuh strategi diplomasi ekonomi, reformasi hubungan bilateral, dan cara menghadapi tekanan eksternal yang semakin kompleks di tahun 2026 ini.
Para mantan pejabat yang hadir mengaku kagum dengan pendekatan terbuka Prabowo, yang disebut sebagai langkah bijak untuk menghindari kebijakan reaktif dan memastikan keputusan luar negeri didasari konsensus lintas generasi. Hasil dari pertemuan panjang ini diyakini akan segera diterjemahkan menjadi rekomendasi formal oleh Kementerian Luar Negeri, memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci di panggung internasional. Langkah ini juga mendapat pujian dari media nasional dan internasional, yang melihatnya sebagai sinyal positif dari pemerintahan baru dalam menjaga kredibilitas diplomasi Indonesia di tengah gejolak dunia.
