JAKARTA, IndoBisnis – Program makan siang bergizi yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menjadi perbincangan hangat. Dalam video yang diunggah akun Twitter @kemendespdt, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menjelaskan bahwa Rp20 triliun dari total anggaran sebesar Rp71 triliun dana desa dialokasikan untuk ketahanan pangan.
“Dana ini kami gunakan untuk menyediakan bahan baku seperti telur, ikan, ayam, nasi, dan lain-lain. Program ini tertuang dalam Permendes No. 2 Tahun 2024 yang sudah saya tandatangani,” ujar Yandri dikutip IndoBisnis.co.id, Minggu (19/1) dalam video lingk di bawah ini.
https://x.com/kemendespdt/status/1880442771842167088?t=uig5JzE1ZBcFvFNel3XQoA&s=19
Ia juga menekankan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memastikan keberlanjutan program ini. “Akan ada desa padi, desa jagung, dan desa nila yang hasilnya diserap untuk makan siang bergizi,” tambahnya.
Selain itu, modul dan petunjuk teknis (juknis) program ini telah disiapkan secara detail. “Potensi desa akan dimanfaatkan maksimal. Misalnya, desa yang unggul dalam produksi ayam bertelur atau buah melon akan menjadi pusat distribusi bahan baku,” jelas Yandri.
Namun, warganet menyoroti efektivitas dan urgensi program ini.
Tanggapan Warganet
Komentar negatif mendominasi tanggapan terhadap video tersebut. Akun @samudra_2011 menulis, “Masalah bangsa ini bukan cuma makan siang gratis. Ada banyak hal yang lebih prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.”
Sementara itu, akun @Hartono100816 menyarankan pembatalan program. “Beri pekerjaan agar gizi anak-anak terpenuhi. Jangan jadikan rakyat pengemis nasi kotakan!” kritiknya.
Ada pula yang mempertanyakan mekanisme alokasi anggaran. “Terlalu ruwet dan panjang birokrasinya, yakin makin banyak kebocorannya,” tulis akun @MKhoyiir.
Namun, beberapa warganet mengapresiasi gagasan ini. Akun @SandyAnugrah86 menilai program ini bisa memakmurkan desa jika dijalankan dengan baik. “Desa bisa makmur, mirip-mirip di Taiwan,” ujarnya optimis.***
