JAKARTA, IndoBisnis – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengkritik pemerintah daerah (pemda) yang dianggap terlalu boros dalam menggunakan anggaran, terutama untuk membayar gaji dan bonus pegawai.
Yang lebih disoroti lagi, anggaran tersebut sebagian besar berasal dari dana transfer ke daerah (TKD) yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024 yang berlangsung baru-baru ini, Tito menyatakan bahwa pemda dengan kekuatan fiskal lemah cenderung menghabiskan anggaran yang diterima untuk belanja pegawai, mulai dari gaji hingga bonus, sehingga alokasi untuk kebutuhan masyarakat menjadi terbatas.
“Daerah yang fiskalnya lemah ini, dapat uang dari pusat, tetapi sebagian besar habis untuk gaji pegawai, bonus, dan operasional,” ujar Tito, dikutip dari CNN Indonesia pada Jumat (27/9/2024).
Menurut data yang dipaparkan, pemerintah pusat menyalurkan TKD dalam proporsi berbeda-beda tergantung pada kekuatan fiskal daerah.
Daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) kuat menerima sekitar 26-47 persen dari total anggaran, sementara daerah dengan fiskal sedang menerima 52-60 persen.
Namun, bagi daerah yang fiskalnya lemah, bantuan mencapai 63-90 persen. Sayangnya, daerah yang menerima TKD terbesar justru yang paling boros dalam membelanjakan dana untuk pegawai, hingga mencapai 60 persen dari total anggaran yang diterima.
Daerah Harus Lebih Inovatif dan Kurangi Pengeluaran Tak Penting
Tito menegaskan bahwa sudah saatnya daerah lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan PAD mereka, sehingga tidak selalu bergantung pada TKD dari pemerintah pusat.
Dengan peningkatan PAD, daerah akan lebih mandiri secara fiskal dan tetap bisa berjalan meskipun terjadi perubahan kebijakan di pusat.
Selain itu, Tito juga meminta pemda untuk memangkas pengeluaran operasional yang tidak terlalu penting, seperti perjalanan dinas dan rapat di hotel.
Ia juga menyarankan agar rekrutmen pegawai, terutama tenaga honorer, dikurangi dan lebih memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi.
Masalah Rekrutmen Honorer yang Tidak Efisien
Terkait tenaga honorer, Tito mengungkapkan bahwa banyak rekrutmen dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan atau keahlian, melainkan karena faktor politis, terutama dari tim sukses pejabat terpilih. Ini menjadi salah satu penyebab pembengkakan jumlah tenaga honorer di berbagai daerah.
“Saat pejabat baru terpilih, mereka sering membawa tim sukses mereka menjadi tenaga honorer. Ketika masa jabatan pejabat itu selesai, pegawai honorer yang dibawa tidak diberhentikan, sehingga terjadi penumpukan,” jelas Tito.
Untuk mengatasi hal ini, Tito berencana mengatur porsi tenaga honorer di setiap daerah dan akan mendiskusikannya dengan kementerian terkait agar pengelolaan kepegawaian di daerah lebih efisien.
“Kita harus bicara mengenai hal ini, karena kebutuhan tiap daerah berbeda. Harus ada aturan yang jelas untuk menghentikan masalah ini,” pungkasnya.***
