JAKARTA, IndoBisnis – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo menanggapi isu bahwa pimpinan KPK Jilid VI ditunjuk oleh Jokowi untuk menargetkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam kasus dugaan korupsi.
Setyo menegaskan bahwa dirinya bersama pimpinan lain, yakni Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono, dipilih melalui proses transparan oleh Komisi III DPR di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau menurut saya, kami ini dipilih oleh rakyat melalui Komisi III, dan kemudian diproses melalui kepemimpinan Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2025).
Setyo membantah tuduhan yang menyebut KPK bekerja atas agenda politik Jokowi. “Mungkin itu hanya persepsi, dugaan. Semua orang boleh berpersepsi, tapi kami berlima merasa tidak ada agenda seperti itu,” ujarnya.
Tudingan Ronny Talapessy
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy, menuduh Jokowi sebagai dalang di balik penetapan Hasto sebagai tersangka. Dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Ronny menyebut bahwa KPK menjalankan agenda politik Jokowi di penghujung masa jabatannya.
“Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi terhadap PDIP, khususnya Sekjen Hasto Kristiyanto,” tegas Ronny.
Ronny juga mengkritik sikap Jokowi yang dianggap mengabaikan kritik publik terkait proses seleksi pimpinan KPK. Menurutnya, seharusnya seleksi diserahkan kepada pemerintahan Prabowo Subianto yang akan segera dilantik.
KPK Tetap Independen
Setyo menegaskan bahwa KPK akan tetap fokus pada upaya pemberantasan korupsi tanpa intervensi politik. “Kami bekerja berdasarkan bukti hukum, bukan persepsi atau tekanan dari pihak mana pun,” tutupnya.***
