- Aturan baru Menteri Pertahanan Pete Hegseth dinilai mengancam kebebasan pers, namun wartawan tetap melaporkan isu militer lewat jaringan sumber dan komitmen menjaga transparansi publik.
Dua hari setelah puluhan wartawan meninggalkan meja kerja mereka di Pentagon, satu hal menjadi jelas: mereka mungkin telah pergi dari gedung, tapi tidak berhenti bekerja. Perselisihan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, yang memaksa para jurnalis menandatangani aturan baru tentang pelaporan militer, kini menjadi simbol benturan keras antara kebebasan pers dan kontrol kekuasaan.
Keputusan para wartawan menyerahkan lencana akses mereka disebabkan aturan yang dianggap membatasi ruang peliputan dan memberi sanksi terhadap jurnalis yang memberitakan hal-hal di luar garis resmi Pentagon. Namun, meskipun akses fisik mereka dicabut, wartawan terus menggali informasi melalui jaringan sumber di lapangan dan pejabat anonim.
Mengutip laporan Reuters, serangan militer AS di Karibia terhadap kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba pertama kali diungkap oleh reporter Phil Stewart, yang sempat bertugas di Pentagon sebelum peraturan baru berlaku. Ia tetap melaporkan kejadian tersebut melalui informasi dari “pejabat AS” yang identitasnya dirahasiakan. Presiden Donald Trump kemudian mengonfirmasi serangan itu sehari setelah laporan muncul.
Sementara itu, The New York Times menyoroti pengunduran diri mendadak Laksamana Angkatan Laut AS Alvin Holsey, pemimpin Komando Selatan yang membawahi operasi di Amerika Tengah dan Selatan. Dua pejabat anonim menyebut Holsey sempat menyampaikan kekhawatiran atas arah misi militer, terutama setelah serangan ke kapal di Karibia. Pengunduran dirinya terjadi hanya setahun setelah menjabat, tanpa penjelasan publik.
Di sisi lain, The Washington Post melaporkan bahwa 15 wartawan memilih tetap menandatangani kebijakan pers baru, sebagian besar berasal dari media konservatif dan asing. Tidak satu pun dari media besar arus utama Amerika seperti AP, Reuters, The New York Times, atau The Washington Post sendiri yang bersedia menandatangani.
Juru bicara Menteri Pertahanan, Sean Parnell, menuding media “bersikap sok benar” dan menilai kepergian mereka dari Pentagon sebagai “kerugian mereka sendiri”. Ia menyebut kebijakan baru itu sebagai “akal sehat” untuk melindungi keamanan nasional. Namun, banyak pihak menilai justru langkah ini mempersempit pengawasan publik terhadap militer.
Nancy Youssef, reporter The Atlantic, mengatakan bahwa keputusan meninggalkan Pentagon bukan berarti menyerah. “Ada alasan untuk tetap berharap. Orang-orang masih bisa berkarya,” ujarnya. Meski bekerja dari kantor pusat The Atlantic di Washington, Youssef terus meliput isu-isu keamanan dan operasi militer.
Namun, Youssef juga mengungkap kekhawatiran bahwa aturan baru ini bisa membuat pemerintah semakin tertutup. Ia menyebut pernah bertanya tentang dasar hukum dan jenis senjata yang digunakan dalam serangan laut sebelumnya, namun tidak mendapat jawaban dari Pentagon.
Kondisi ini, kata para jurnalis, dapat membuat pekerjaan mereka semakin sulit. Wartawan kini harus mencari cara baru untuk menjalin kontak dengan sumber, di tengah meningkatnya pengawasan terhadap komunikasi mereka. “Beberapa orang akan merasa takut untuk berbicara,” ujar seorang reporter anonim. “Itu tak terelakkan.”
Meski begitu, harapan tetap ada. Beberapa anggota militer tingkat menengah, seperti ditulis Youssef dalam laporannya, justru menghubunginya tanpa diminta. Mereka menyatakan siap membantu media untuk menjaga transparansi, bukan karena melawan perintah atasan, tetapi demi menjunjung tinggi nilai konstitusional Amerika Serikat — kebebasan informasi.
Di tengah ketegangan antara kebebasan pers dan kekuasaan negara, para wartawan Pentagon membuktikan satu hal: ruang redaksi mungkin bisa dikosongkan, tetapi semangat untuk mencari kebenaran tidak bisa diusir.
***
