- Di tengah sorotan publik soal isu kepemilikan saham di PT Karya Wijaya, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memilih diam.
- Ia menegaskan kedatangannya ke KPK murni untuk membahas peningkatan skor MCP.
Suasana Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampak berbeda ketika Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, hadir siang itu.
Di tengah isu kepemilikan saham yang menyeret namanya, Sherly tetap tampil tenang dengan agenda resmi: berkonsultasi soal peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Ya, tujuannya kedatangan saya berkonsultasi bagaimana meningkatkan skor MCP, karena saat ini masih merah. Tadi sudah berkonsultasi dengan Pak Direktur Wilayah V, dievaluasi setiap indikator, dan dibuat action plan untuk peningkatan,” ujar Sherly dengan nada formal.
Menurutnya, hasil pertemuan dengan KPK fokus pada perbaikan sistem administrasi dan kinerja pengawasan internal.
Ia menjelaskan bahwa masih banyak dokumen dari inspektorat dan pelayanan publik yang belum diunggah ke sistem MCP.
“Dari total 660 dokumen, masih ada sekitar 300 yang belum diunggah. Kami sedang membahas bagaimana agar semuanya bisa diselesaikan sebelum 30 November,” jelasnya.
Saat disinggung apakah ada pembahasan terkait tambang, Sherly menegaskan bahwa kunjungannya tidak berkaitan dengan sektor tersebut.
“Ini lebih ke administrasi, administrasi untuk skor MCSP: Monitoring, Controlling, Surveillance, dan Prevention,” katanya.
Namun, ketika wartawan menanyakan soal isu kepemilikan saham di PT Karya Wijaya, Sherly mendadak menutup pembicaraan.
“Kita komunikasi urusan KPK aja,” ucapnya singkat sambil bergegas meninggalkan gedung.
***
