Israel resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP), inisiatif perdamaian Gaza yang digagas Presiden AS Donald Trump, menandai langkah strategis baru di Timur Tengah pasca-gencatan senjata 2025.
Pada 11 Februari 2026, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani dokumen aksesi selama kunjungan resminya ke Washington DC. Ia bertemu langsung dengan Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, di mana Netanyahu mengunggah foto dokumen bertanda tangan di akun X-nya, menyatakan: “Israel kini bagian dari Board of Peace untuk masa depan Gaza yang aman dan makmur.” Langkah ini mengikuti jejak Indonesia yang sudah lebih dulu bergabung, menjadikan BoP memiliki 26 anggota negara.
Board of Peace adalah dewan internasional yang dibentuk Trump usai gencatan senjata Israel-Hamas pada Oktober 2025, didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB November 2025. Tugas utamanya mengawasi pemerintahan sementara Gaza selama 5 tahun, termasuk rekonstruksi infrastruktur, bantuan kemanusiaan, dan pencegahan milisi bersenjata. Pertemuan pertama dijadwalkan 19 Februari 2026 di Washington, dengan Trump sebagai ketua sementara. Kritikus menyebutnya sebagai “pemerintahan bayangan” karena minim keterlibatan Palestina langsung.
Dilansir dari Aljazeera, Netanyahu menyebut keanggotaan ini memastikan “keamanan Israel terjamin” sambil mendukung stabilitas Gaza tanpa Hamas berkuasa lagi. Israel diuntungkan karena bisa berpengaruh pada alokasi dana rekonstruksi miliaran dolar dari donor global, termasuk AS dan sekutunya. Bagi Trump, ini kemenangan diplomatik pasca-reeleksinya 2024, memperkuat narasi “Deal of the Century” versi baru.
Kemenlu RI menegaskan keanggotaan Indonesia tetap pada mandat kemanusiaan, bukan normalisasi hubungan politik dengan Israel. “Kami dukung perdamaian Gaza berbasis resolusi PBB, tapi prioritas utama bantuan rakyat Palestina,” ujar juru bicara Kemenlu. LSM seperti Muhammadiyah dan NU memantau ketat, khawatir BoP jadi alat pengaruh Israel. Publik Indonesia di media sosial ramai diskusikan, dengan hashtag #BoardOfPeace trending, campur antara harapan perdamaian dan skeptisisme.
Bergabungnya Israel berpotensi percepat rekonstruksi Gaza tapi picu ketegangan dengan negara Arab yang boikot Israel. Palestina menolak keras, sebut BoP “ilegal tanpa representasi mereka.” Bagi Indonesia, ini ujian diplomasi: tetap netral sambil dorong hak Palestina via forum PBB. Analis prediksi BoP bisa jadi model baru Abraham Accords jika sukses, tapi gagal jika konflik Gaza memanas lagi.
