Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah pada Selasa, 17 Februari 2026, di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi untuk menentukan awal puasa bagi umat Islam di Indonesia.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyampaikan bahwa penetapan 1 Ramadan akan didasarkan pada dua pendekatan, yakni hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pemantauan hilal). Hasil dari kedua metode tersebut akan dibahas bersama sebelum diumumkan kepada publik sebagai keputusan pemerintah.
Sidang isbat dijadwalkan dihadiri oleh sejumlah pihak, antara lain perwakilan Kemenag, Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia, serta lembaga terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, Observatorium Bosscha, dan Planetarium dan Observatorium Jakarta, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam dan tim hisab rukyat.
Sementara itu, Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan tersebut didasarkan pada metode hisab hakiki serta Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebagaimana tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025. Dengan pendekatan kesatuan matlak global, Muhammadiyah menetapkan awal bulan berlaku serentak di seluruh dunia, meskipun perbedaan dengan metode lokal tetap dimungkinkan.
Di sisi lain, indikasi awal dari pemerintah dapat dilihat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 yang menetapkan Idulfitri 1447 H pada 21–22 Maret 2026. Apabila Ramadan berlangsung selama 30 hari, maka awal puasa diperkirakan jatuh pada 19 Februari 2026. Meski demikian, tanggal resmi 1 Ramadan 1447 H tetap menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar pada 29 Syakban 1447 H atau 17 Februari 2026.
Dengan potensi perbedaan tersebut, masyarakat diimbau menunggu pengumuman resmi pemerintah sebagai pedoman nasional, seraya tetap menghormati perbedaan metode penetapan yang berlaku di kalangan organisasi Islam.
