- Ringkasan:
- Seorang perempuan di Halmahera Utara hamil delapan bulan dan diduga melibatkan oknum polisi. Keluarga korban mendesak pengusutan tegas tanpa tebang pilih, disertai ancaman aksi besar jika kasus diabaikan.
IndoBisnis — Seorang perempuan berinisial A kini menjalani hari-hari dalam kondisi hamil lebih dari delapan bulan. Di balik kehamilan tersebut, muncul dugaan keterlibatan seorang oknum anggota polisi berinisial BJC, yang diketahui bertugas di Satuan Samapta Polres Halmahera Utara.
Kondisi korban terungkap setelah ia menjalani pemeriksaan di salah satu klinik kesehatan di Kota Ternate. Dari hasil pemeriksaan itu, kehamilan A dipastikan—sekaligus memicu perhatian serius dari pihak keluarga dan publik.
Di tengah situasi tersebut, kakak korban, Fandi Rizky (FR), yang juga Ketua Aliansi Pemuda Bobaneigo, angkat bicara dengan nada tegas. Ia mendesak Kapolda Maluku Utara dan Propam Polres Halmahera Utara untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut tanpa tebang pilih.
Menurut Fandi, dugaan tindakan oknum anggota Polri itu tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga mencoreng nama baik institusi kepolisian.
“Perbuatan oknum anggota polisi tersebut jelas mencoreng nama baik institusi Polri. Ini bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi sudah menyangkut pelanggaran moral dan etika profesi sebagai aparat penegak hukum,” tegas Fandi.
Secara tidak langsung, Fandi menilai kasus ini telah melampaui ranah privat dan berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Ia menegaskan, jika dugaan tersebut benar, maka tindakan itu berpotensi melanggar Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 yang mewajibkan setiap anggota Polri menjaga kehormatan, martabat, serta integritas sebagai aparat negara.
Fandi juga mengkritik keras jika terdapat pembiaran atau lambannya penanganan oleh aparat internal kepolisian. Ia menegaskan bahwa institusi Polri tidak boleh menutup mata terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya sendiri.
“Jika kasus ini dibiarkan tanpa kejelasan, maka publik patut mempertanyakan komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan etika di tubuh institusinya sendiri. Penegakan hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ke dalam,” ujarnya.
Tekanan pun mulai meningkat. Fandi menyatakan pihaknya siap menggerakkan solidaritas pemuda jika kasus ini tidak ditangani secara transparan dan adil. Ia bahkan menyinggung kemungkinan aksi besar-besaran hingga pemboikotan jalur transportasi darat.
“Saya sebagai kakak korban sekaligus Ketua Aliansi Pemuda Bobaneigo akan menggerakkan seluruh pemuda Desa Bobaneigo bersama organisasi pergerakan di Maluku Utara untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Bahkan kami tidak segan melakukan pemboikotan jalur transportasi darat Sofifi–Halut hingga Sofifi–Haltim jika keadilan bagi korban tidak ditegakkan,” tegasnya.
Kini, perhatian publik tertuju pada Propam Polres Halmahera Utara dan Polda Maluku Utara. Keluarga korban berharap langkah tegas dan transparan segera diambil agar kasus ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap institusi kepolisian di daerah.
***
Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
Artikel ini diterbitkan oleh IndoBisnis dengan judul: Oknum Polisi Diduga Hamili Pacar, 8 Bulan di Halmahera Utara.
Disclaimer
Informasi yang disajikan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, hukum, maupun pajak.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial yang diambil pembaca berdasarkan informasi dalam artikel ini. Pembaca disarankan berkonsultasi dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
