IndoBisnis – Kebebasan pers di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat 38 kasus kekerasan terhadap jurnalis hingga awal Mei 2025.
Dua kasus terjadi hanya dalam dua hari terakhir, termasuk saat peliputan aksi Hari Buruh 1 Mei.
“Serangan terhadap kebebasan pers terus meningkat. Bahkan saat menjalankan tugas jurnalistik, jurnalis masih menjadi sasaran kekerasan,” ungkap Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, dalam keterangan pers pada peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, Jumat (3/5).
Laporan AJI menyebut, sepanjang April 2025 tercatat 8 kasus, sementara Maret mencatat rekor tertinggi dengan 14 kasus.
Temuan ini sejalan dengan survei AJI terhadap 2.020 jurnalis, yang menunjukkan bahwa 75,1 persen dari mereka pernah mengalami kekerasan, baik fisik maupun digital.
AJI menilai situasi ini semakin memburuk di era pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
“Perlindungan terhadap kebebasan pers semakin menipis. Masa depan jurnalisme independen makin mencemaskan,” tegas Nany.
Penurunan drastis juga tercermin dalam World Press Freedom Index 2025 oleh Reporters Without Borders (RSF).
Indonesia turun ke peringkat 127 dari 180 negara—jatuh dari posisi 111 pada 2024 dan 108 pada 2023.
AJI menggelar aksi solidaritas dan diskusi di 34 kota, menyoroti ancaman terhadap demokrasi, termasuk gelombang PHK jurnalis yang berdampak pada kualitas informasi publik.
Mengusung tema “Reporting in the Brave New World”, WPFD 2025 menyoroti pengaruh kecerdasan artifisial (AI) terhadap kebebasan pers.
AJI menilai, pemanfaatan AI dalam jurnalisme harus disertai verifikasi manusia demi menjaga akurasi dan konteks.
“Peran jurnalis tidak bisa digantikan mesin. AI tak memahami konteks sosial dan politik Indonesia,” ujar Adi Marsiela dari Bidang Internet AJI.
Ia juga mengingatkan risiko penyalahgunaan AI, termasuk pengawasan terhadap jurnalis oleh pihak-pihak yang tak suka dikritik.
AJI mendesak perusahaan media untuk mengacu pada pedoman resmi Dewan Pers terkait AI, serta menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi jurnalis.
Di tengah tantangan ini, AJI menegaskan bahwa pers yang bebas, independen, dan bermutu adalah fondasi utama demokrasi.***
