IndoBisnis – Iran mendapatkan dukungan diplomatik dari negara-negara anggota BRICS dalam pertemuan tingkat tinggi yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/7/2025).
Dalam pernyataan bersama, blok yang terdiri dari 11 negara itu mengecam keras serangan militer yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap berbagai fasilitas di wilayah Iran.
“Kami mengutuk serangan militer terhadap Republik Islam Iran sejak 13 Juni 2025,” tulis pernyataan resmi BRICS, sebagaimana dikutip AFP, Senin (7/7/2025).
Pernyataan itu tidak menyebut secara eksplisit nama Israel atau Amerika Serikat, namun arah kritiknya sangat jelas.
Blok tersebut juga menyampaikan “keprihatinan serius atas serangan yang disengaja terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir damai”, yang dinilai sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
Pernyataan ini menjadi kemenangan diplomatik penting bagi Teheran, yang sebelumnya menghadapi minimnya dukungan regional dan internasional dalam menghadapi serangan selama 12 hari berturut-turut dari militer Israel.
Serangan tersebut bahkan berpuncak pada operasi militer Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordow, dan Isfahan.
Pertemuan BRICS kali ini dihadiri negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok—dua sekutu strategis Iran—serta negara-negara anggota baru yang memiliki keberpihakan kuat terhadap prinsip kedaulatan dan hukum internasional.
Diskusi internal sempat berlangsung panas, khususnya dalam menyusun bahasa pernyataan yang menggambarkan tingkat kecaman terhadap Israel dan AS.
Namun, setelah melalui negosiasi, para diplomat BRICS sepakat memperkuat pernyataan mereka atas permintaan langsung dari Teheran.
Kesepakatan ini tidak hanya menunjukkan kohesi politik di antara anggota BRICS, tetapi juga sinyal bahwa dominasi narasi global Barat mulai dipertanyakan secara terbuka oleh blok kekuatan alternatif.
Langkah BRICS ini dipandang sebagai sinyal kuat kepada komunitas internasional bahwa pelanggaran hukum internasional—termasuk agresi militer terhadap negara berdaulat—tidak dapat ditoleransi, dan harus mendapat reaksi tegas dari blok-blok kekuatan dunia lainnya.
***
