Warga dikorbankan, izin tambang merajalela, pulau kecil terancam punah
Pulau Gebe di Halmahera Tengah adalah berdekatan dengan wisata Raja Empat Provinsi Papua Barat Daya, potret nyata bagaimana sebuah pulau kecil dikorbankan di altar nikel. Sejak 1968, ketika PT Indonesia Nickel Development (Indeco) asal Jepang menggandeng PT Antam masuk ke sana dengan restu rezim Orde Baru Suharto, kehidupan warga berubah drastis. Alam dibongkar, ekonomi semu ditawarkan, lalu kehancuran ditinggalkan.
Bagi warga, nama Antam adalah luka sejarah yang sulit dilupakan. Kepada IndoBisnis, masih mengingat jelas masa-masa perusahaan itu beroperasi.
“Kami ini dikorbankan saja. Yang saya tahu, kami ini dikorbankan saja,” ungkap sumber IndoBisnis saat ditemui.
Di masa Antam berjaya, Pulau Gebe sempat dipoles bak pusat ekonomi baru. Bandara, perkantoran, perumahan elit, sekolah, listrik, hingga lapangan golf berdiri megah. Orang dari berbagai daerah datang bekerja, pelabuhan dan bandara ramai setiap waktu.
Namun semua itu hanya fatamorgana. Ketika tambang berhenti beroperasi pada 2004, ekonomi hancur total. Harga kebutuhan pokok meroket karena suplai berkurang, listrik mati bertahun-tahun, air bersih tak jalan, dan ribuan warga yang sempat menetap terpaksa angkat kaki.
Penduduk asli makin terjepit. Mereka yang protes atas krisis listrik malah dikriminalisasi. Yang kehilangan pekerjaan kembali ke laut, tapi hasil tangkapan semakin sedikit. Pertanian pun merugi diterjang hama. Warga terperangkap dalam paradoks: tinggal di atas kekayaan alam, tapi hidup dalam kesengsaraan.
Ironisnya, ketika luka lama belum sembuh, pemerintah justru membuka pintu tambang baru. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat pada 2018 ada 12 izin usaha pertambangan yang mencaplok hampir separuh Pulau Gebe. Padahal, pulau kecil seluas 224 km² itu jelas masuk kategori yang dilarang ditambang berdasarkan UU No.1/2014 tentang PWP3K dan RTRW Maluku Utara 2013–2033.
Kini, data Kementerian ESDM menunjukkan Gebe dibebani 6 izin aktif termasuk di Pulau Fau. Nama-nama perusahaan yang menancapkan kuku bisnisnya antara lain PT Mineral Trobos, PT Karya Wijaya, PT Bartra Putra Mulia, PT Anugrah Sukses Mining, PT Lopoly Mining Cdx, PT Mineral Jaya Molagina, dan PT Aneka Niaga Prima.
Total luas konsesi mencapai 5.255 hektare, menyapu kawasan pangan, pesisir, dan bahkan perkampungan warga.
Tambang-tambang di Gebe kini memasok ore nikel ke kawasan industri IWIP di Halmahera Tengah. Dari pulau kecil itu, mineral mentah diangkut untuk mempercepat ambisi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia pemain utama industri baterai kendaraan listrik global.
Namun, kenyataannya jelas: hilirisasi hanya menguntungkan segelintir elite. Warga Gebe tetap dibiarkan terperosok dalam krisis lingkungan, ekonomi, dan sosial.
IndoBisnis menemukan, para pengendali delapan perusahaan di Gebe saling terkait dengan elite politik daerah, legislatif, partai nasional, pemodal asing, bahkan sebagian di antaranya terseret kasus korupsi Abdul Ghani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara.
Artinya, tambang di Gebe bukan sekadar urusan bisnis. Ini adalah peta kekuasaan yang menghisap rakyat hingga ke sumsum.
Dari Suharto, Jokowi hingga Prabowo Pulau Gebe tak pernah benar-benar merdeka. Ia tetap menjadi korban kerakusan tambang, tempat rakyat dijadikan tameng, dan tanah dijadikan komoditas global.
***
