JAKARTA, IndoBisnis – Udara pagi di Jakarta masih sejuk ketika sekelompok pejabat tinggi dan pakar hukum dari dua negara berkumpul dalam sebuah ruangan tertutup. Tak ada basa-basi, hanya fokus penuh pada dokumen-dokumen tebal di atas meja. Mereka hadir dengan satu tujuan: mencari cara paling efektif untuk membongkar jaringan korupsi lintas negara yang semakin licin dan canggih.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama United Kingdom Serious Fraud Office (UK SFO) dan Kedutaan Besar Inggris menggelar lokakarya Investigasi dan Penuntutan Kasus Penyuapan kepada Pejabat Publik Asing pada Selasa (25/2) di Jakarta.
Kegiatan ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah langkah konkret dalam mendukung aksesi Indonesia ke dalam keanggotaan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH) dari berbagai lembaga, lokakarya ini menjadi panggung bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas dalam menangani kasus korupsi lintas negara.
Kolaborasi Strategis Indonesia-Inggris
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menegaskan bahwa perang melawan korupsi tak bisa dimenangkan sendirian. “Lokakarya ini memberikan wawasan dan keterampilan berharga dalam penyidikan, terutama dalam kasus di mana korporasi menyuap pejabat di negara lain. Harapannya, ilmu yang diperoleh di sini dapat diimplementasikan oleh APH dan lembaga terkait,” ujarnya.
Pemerintah Inggris juga menunjukkan komitmennya. Economic Counsellor Kedutaan Besar Inggris, Samuel Hayes, menegaskan bahwa lokakarya ini adalah wujud nyata dari kemitraan strategis yang telah disepakati Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Kier Starmer pada November 2024 lalu.
“Korupsi tidak mengenal batas negara. Itulah mengapa kerja sama ini penting. Kami percaya Indonesia memiliki peran besar dalam upaya global memberantas korupsi,” ujar Hayes.
Memperkuat Kapasitas Investigasi
Peserta lokakarya tidak hanya mendengar teori. Mereka terjun langsung dalam simulasi pencarian data lintas yurisdiksi, investigasi simultan terhadap individu dan korporasi, hingga mekanisme Deferred Prosecution Agreement. Dalam sesi diskusi, muncul pertanyaan-pertanyaan tajam tentang bagaimana memastikan perusahaan yang terlibat suap benar-benar bertanggung jawab.
Sejak 2010, KPK dan UK SFO telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang mencakup pertukaran informasi, pelatihan, hingga dukungan teknis. UK SFO sendiri adalah lembaga penegak hukum Inggris yang memiliki pengalaman luas dalam menangani kasus kejahatan keuangan kompleks, suap, dan korupsi internasional.
Langkah Menuju Standar OECD
Lebih dari sekadar meningkatkan hubungan bilateral, lokakarya ini menjadi bagian dari langkah besar Indonesia menuju keanggotaan OECD. Kapasitas dalam menangani korupsi lintas negara menjadi syarat penting dalam aksesi ke Konvensi Anti Penyuapan OECD.
Kini, semua mata tertuju pada Indonesia. Dengan kerja sama yang semakin erat antara Indonesia dan Inggris, akankah langkah ini benar-benar membawa perubahan dalam pemberantasan korupsi? Ataukah masih ada tantangan besar yang menghadang di depan?.***
