IndoBisnis – Indonesia dipastikan akan mulai mengimpor bijih nikel dari Solomon dan New Caledonia mulai Juni 2025. Hal ini disampaikan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) di tengah meningkatnya kebutuhan bahan baku bagi industri pengolahan nikel nasional.
Ketua Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, menyatakan bahwa Indonesia telah lebih dulu mengimpor bijih nikel dari Filipina sejak tahun lalu. Kini, impor diperluas dengan mendatangkan bahan baku dari dua negara lain, yaitu Solomon dan New Caledonia.
“Sejak tahun lalu kita sudah impor bijih nikel dari Filipina. Pada Juni akan masuk dari Solomon dan New Caledonia,” kata Meidy saat ditemui usai agenda di Grand Ballroom Hotel Kempinski, dikutip Selasa (27/5/2025).
Menurut Meidy, beberapa perusahaan nikel telah menandatangani kontrak kerja sama impor dengan kedua negara tersebut. Namun, hingga kini belum ada informasi resmi mengenai volume maupun nilai impor dari kerja sama tersebut.
“Yang pasti kan satu kali itu satu vessel. Berapa vessel saya belum tahu. Kalau sudah sampai baru saya tahu. New Caledonia sudah mulai masuk. Dari Solomon sudah kontrak, ya. Delivery-nya kapan saya belum dapat informasi,” ujarnya menjelaskan.
APNI memperkirakan bahwa kebutuhan nikel nasional mencapai 300 juta ton hingga akhir 2025, berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Meidy mengungkapkan bahwa impor diperlukan bukan hanya karena tingginya permintaan bahan baku, tetapi juga karena karakteristik nikel dalam negeri memiliki kadar silika dan magnesium yang tinggi, sehingga membutuhkan campuran dari negara lain.
“Smelter itu kan harus butuh buffer stock [stok pengaman]. Buffer stock itu minimal 30%. Nikel Indonesia butuh rasio silika magnesiumnya dari negara lain. Kita silika magnesiumnya tinggi. Jadi butuh blendingan dari negara lain. Bukan konten nikel, tetapi silika magnesiumnya,” kata Meidy.
Sebagai informasi, per April 2025, impor bijih nikel dari Filipina ke Indonesia telah mencapai 12 juta ton. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, volume impor bijih nikel dan konsentrat (kode HS 26040000) dari Filipina pada Februari 2025 tercatat 2,38 juta ton, naik dari 2,07 juta ton pada Januari 2025.
Sementara itu, berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA), Indonesia diproyeksikan menjadi produsen nikel terbesar di dunia pada 2030, dengan kontribusi hingga 62% dari produksi global, disusul Filipina (8%) dan New Caledonia (6%). Dari sisi pengolahan (smelter), Indonesia menyumbang 44%, China 21%, dan Jepang 6%.
Meski begitu, harga nikel di pasar global saat ini menunjukkan tren fluktuatif. Pada perdagangan terakhir di London Metal Exchange (LME), harga nikel tercatat sebesar US$15.594 per ton, menguat 0,65% dibanding hari sebelumnya.
Namun, jika dibandingkan awal tahun, harga nikel mengalami penurunan sekitar 8%. Padahal, pada 2022, harga nikel sempat menyentuh rekor lebih dari US$100.000 per ton karena fenomena short squeeze yang mengguncang pasar logam.
Untuk diketahui, pada Agustus 2024, pemerintah telah menetapkan RKAB nikel sebanyak 240 juta ton untuk tahun berjalan. Dalam periode 2024—2026, Kementerian ESDM menyetujui 292 permohonan RKAB pertambangan nikel, namun hanya 207 perusahaan yang diizinkan untuk berproduksi.
Dengan tingginya kebutuhan dan keterbatasan pasokan domestik, kebijakan impor bijih nikel ini dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga kesinambungan operasional smelter, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan investasi di sektor hilirisasi logam nasional.
***
