- Ekonom Universitas Khairun Ternate, Dr. Mukhtar Adam, menyingkap wajah lain pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang terlihat gemilang di atas kertas, namun menyimpan ketimpangan sosial di akar masyarakat. Fenomena ini ia sebut sebagai “Ekonomi scincare” — ekonomi yang berkilau di depan, tetapi rapuh di dalam.
Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tampak menawan di atas panggung data. Badan Pusat Statistik mencatat, ekonomi Maluku Utara tumbuh 39,10 persen dengan nilai PDRB triwulan III tahun 2025 mencapai Rp32,87 triliun. Namun, di balik angka itu, Dr. Mukhtar Adam menyebut ada wajah lain yang perlu diungkap.
“Kalau kita buka kontribusi tambang dan industri, sisanya tinggal Rp12 triliun. Itu yang benar-benar menggerakkan ekonomi sekitar 1,3 juta penduduk Maluku Utara,” jelas Mukhtar kepada IndoBisnis, Rabu (12/11/2025).
Perbandingan dengan provinsi tetangga juga menarik. Di Provinsi Maluku, PDRB triwulan III 2025 hanya Rp16 triliun, tetapi setelah dikurangi tambang dan industri, masih tersisa Rp15 triliun yang benar-benar digerakkan oleh ekonomi masyarakat. Artinya, kata Mukhtar, Maluku justru lebih sejahtera daripada Maluku Utara.
“Ini yang saya sebut Ekonomi skincare — glowing di depan. Seolah-olah ekonominya hebat, padahal rapuh di dalam,” ujarnya sembari tersenyum.
Menurut Mukhtar, istilah “Ekonomi skincare” diambil dari realitas gaya hidup dan kebijakan daerah yang hanya memoles permukaan tanpa memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai, pola investasi di Maluku Utara hanya berorientasi pada ‘wajah depan’, bukan pada penguatan ekonomi kelas menengah dan bawah.
“Investasi kita mahal, padat modal, dan tidak menyentuh masyarakat. Aliran ekonominya terserap di permukaan, tapi dasar sosialnya kosong. Kalau ini dibiarkan, kita sedang menyimpan bom waktu,” tegasnya.
Fenomena “Ekonomi skincare”, kata Mukhtar, juga merembes ke dalam pola belanja pemerintah daerah. Ia menyoroti kecenderungan “party” dalam struktur APBD — banyak seremonial, tetapi minim substansi.
“Ciri ekonomi skincare itu senang party. Walau miskin harus pesta. Belanja barang dan jasa ditumpuk demi acara seremonial, sementara inti pembangunan dibiarkan kosong,” sindir Mukhtar.
Mukhtar memberi contoh ironi pembangunan sosial yang tampak di permukaan.
“Senang bangun rumah untuk warga miskin, tapi lupa menaikkan pendapatan mereka,” katanya.
Dampaknya, kata dia, muncul fenomena “party di rumah bagus, tapi dapur miskin.”
Rumah terlihat megah karena proyek bantuan, tetapi daya beli turun, gizi memburuk, dan kemiskinan justru menebal.
“Kita bangun citra seolah kaya, padahal dapur rakyat kosong. Itu wajah ekonomi yang glowing tapi badaki,” tuturnya.
Lebih jauh, Mukhtar menyoroti akar persoalan yang ia sebut “kerusakan sistemik dari hulu perencanaan.”
Menurutnya, proses penganggaran daerah sejak Musrenbangdes di Februari, hingga menjadi RKPD Kabupaten/Kota, RKPD Provinsi, dan RKP Nasional, berjalan seperti formalitas tahunan tanpa substansi evaluatif.
“Kita buat perencanaan teknokratis setiap tahun, tapi sistemnya rusak dari dasar. Itulah kenapa hasilnya tidak menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Mukhtar menegaskan, ekonomi yang sehat tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan, tetapi harus membangun keadilan distribusi dan daya tahan sosial.
Ia menilai, jika pola “skincare” ini berlanjut, maka konflik sosial hanya menunggu waktu.
“Semakin lebar disparitas, semakin besar bara sosial di bawahnya. Ini bukan sekadar angka ekonomi, tapi sinyal bahaya,” tutupnya.
***
