- “Penerimaan Pajak Seret, Ekspor Melesat”: Dua Narasi Berlawanan yang Menentukan Masa Depan Ekonomi Indonesia
Perekonomian Indonesia memasuki akhir 2025 dengan situasi yang kontras. Di satu sisi, pemerintah pusat membangun optimisme lewat ekspor yang melonjak, konsumsi yang stabil, dan proyeksi pertumbuhan yang tetap positif.
Namun di sisi lain, fondasi fiskal negara melemah akibat penerimaan pajak yang kembali melorot, defisit APBN melebar, dan masalah struktural daerah yang makin mencolok.
Ketidaksinkronan dua wajah ekonomi ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Seusai acara di Universitas Airlangga, Surabaya, pada 10 November 2025, Purbaya tak menutupi kondisi penerimaan negara yang masih jauh dari target mengutip, Jumat (14/11/2025)
“Tax ratio menurun karena ekonomi melambat pada triwulan ketiga, terutama di sektor swasta,” ujarnya.
Pernyataan itu mempertegas kondisi riil penerimaan pajak yang lesu sepanjang tahun.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan pajak hingga September 2025 baru mencapai Rp 1.295,3 triliun, atau 62,4 persen dari target Rp 2.076,9 triliun. Angka tersebut turun 4,4 persen dibanding periode yang sama pada 2024.
Jika digabungkan dengan bea dan cukai, realisasi penerimaan perpajakan kuartal III mencapai Rp 1.516,6 triliun, setara rasio perpajakan 8,58 persen dari PDB kuartal III yang bernilai Rp 17.672,9 triliun. Rasio ini melorot drastis dibanding 2022–2024 yang berkisar antara 9,48 hingga 10,9 persen.
Penurunan rasio pajak yang bahkan lebih rendah daripada saat pandemi menandakan tekanan serius terhadap kapasitas negara membiayai pembangunan.
Situasi ini membuat ruang fiskal pemerintah menyempit. Kemenkeu memproyeksikan defisit APBN 2025 melebar menjadi Rp 662 triliun, atau 2,78 persen PDB, mendekati ambang batas 3 persen yang diatur undang-undang. Padahal target awal defisit hanyalah 2,53 persen.
Dengan sisa waktu kurang dari dua bulan hingga tahun berakhir, selisih penerimaan yang harus dikejar dinilai “nyaris mustahil”. Jika mengikuti aturan normatif fiskal, beberapa belanja seharusnya ditahan atau ditunda untuk menghindari pelebaran defisit yang lebih ekstrem.
Berbeda dengan nada pesimistis Kemenkeu, Bank Indonesia mengusung narasi optimisme. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa ekonomi nasional masih berada pada jalur pertumbuhan yang solid.
“Pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan III dan IV berjalan baik. Pola ekspor tumbuh lebih cepat karena adanya front loading ekspor ke Amerika Serikat, dan konsumsi dalam negeri juga masih kuat,” kata Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI (12/11/2025).
Lonjakan ekspor ini adalah imbas dari kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif bea masuk terhadap barang dari 77 negara, termasuk Indonesia. Supplier bergerak cepat mengirim barang sebelum tarif 19 persen diterapkan penuh.
Data PDB kuartal III pun mengonfirmasi pernyataan BI:
- Ekspor tumbuh 9,91%,
- Konsumsi rumah tangga 4,89%,
- Investasi 5,04%,
- menopang pertumbuhan nasional 5,04% pada periode tersebut.
BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 berada pada kisaran 4,7–5,5 persen, dengan titik tengah 5,1 persen, dan diprediksi meningkat pada 2026 seiring stimulus fiskal serta proyek strategis pemerintah.
Di tengah perdebatan pusat mengenai pajak dan ekspor, realitas ekonomi daerah bercerita lain. Di Maluku Utara—salah satu episentrum industri nikel nasional—krisis struktural terus mengemuka.
Ahli fiskal Universitas Khairun Ternate, Dr. Arman Husen, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi di sektor tambang tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan warga.
“Meski investasi industri tambang dan energi meningkat pesat, tingkat pengangguran tetap tinggi karena kawasan industri belum menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal,” ujarnya, Jumat (14/11).
Ia juga menyoroti kerusakan ekologis yang semakin parah akibat tambang nikel. Menurut Arman, aktivitas ekstraktif telah mengancam kelestarian pulau kecil, merusak pesisir, dan mencemari laut. Konflik sosial pun meningkat akibat perampasan ruang hidup dan hilangnya sumber makanan warga, terutama nelayan dan petani.
Arman menambahkan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah semakin mencolok meski Maluku Utara tampak makmur di atas kertas. Ketergantungan pada satu komoditas—nikel—dinilai terlalu berisiko dan membuat ekonomi daerah rentan terhadap gejolak global.
Di sisi tata kelola, Arman mengingatkan DPRD agar tidak mudah tergiur proyek-proyek kontroversial. “Teman-teman DPRD harus kritis membaca RPJMD. Jika tidak masuk dokumen, proyek jalan yang menghebohkan itu seharusnya bisa digugurkan,” tegasnya.
Pakar ekonom Unkhair lainnya, Dr. Mukhtar Adam, menilai banyak pihak keliru memahami perencanaan pembangunan nasional.
“RPJPN itu dokumen prioritas nasional. Indonesia menganut otonomi dengan pemisahan rencana pusat dan daerah sesuai UU 25/2004,” jelasnya.
Ia mempertanyakan urgensi proyek jalan tertentu yang diperdebatkan publik. “Jalan itu solusi atau menghebohkan? Mari diskusikan untuk mencari kemaslahatan,” tuturnya.
Mukhtar mendorong pemerintah daerah belajar dari pola pembangunan negara OECD dan Asia Timur. Ia menyebut bahwa negara dengan pola pemukiman satu daratan memiliki produktivitas lebih tinggi dan distribusi ekonomi merata.
“Jepang saja hanya menempatkan 2 persen penduduknya di pulau kecil. Mereka sejak 1958 punya kebijakan khusus pulau kecil, hingga membentuk JICA,” katanya, Jumat (14/11).
Ia juga menyoroti Tiongkok yang menggelontorkan ribuan triliun rupiah untuk membangun jembatan penghubung antarpulau demi pemerataan ekonomi.
Jika ditarik garis besar, perekonomian Indonesia pada akhir 2025 berdiri di dua kaki yang tidak sama kuat. Secara makro, angka pertumbuhan, ekspor, dan konsumsi masih berada pada jalur positif. Namun secara struktural, penerimaan negara melemah, ruang fiskal mengecil, dan ketimpangan daerah melebar.
Optimisme pusat tidak dapat menutupi kenyataan bahwa pembangunan masih timpang, terutama di daerah penghasil komoditas strategis seperti nikel. Tanpa perbaikan tata kelola, penyerapan tenaga kerja, dan strategi hilirisasi yang adil, pertumbuhan ekonomi akan terus meninggalkan sebagian besar rakyat di belakang.
***
