- Ringkasan
- Kondisi pemerintahan Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dinilai bermasalah. Selama hampir satu tahun, pelayanan publik tidak berjalan baik karena Pejabat Kepala Desa jarang berada di desa.
- Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara menyarankan warga melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara agar persoalan kepemimpinan dan pengelolaan dana desa bisa diperiksa secara terbuka.
IndoBisnis — Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate, Sukur Soleman, menyarankan masyarakat Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, untuk melaporkan Pejabat Kepala Desa (Pj Kades) Malik Aswad ke Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara.
Saran ini disampaikan karena kondisi pemerintahan Desa Jojame dinilai tidak berjalan normal selama hampir satu tahun terakhir. Menurut Sukur, banyak pelayanan publik yang tidak maksimal dan kepentingan masyarakat desa terbengkalai.
Sukur mengatakan, masyarakat merasakan langsung dampak dari tidak aktifnya Pj Kades. Sejumlah urusan desa tidak selesai, pekerjaan fisik mangkrak, dan pelayanan kepada warga terhambat.
“Fakta di lapangan menunjukkan penyebab utamanya adalah Pj Kepala Desa yang kurang lebih satu tahun tidak aktif. Pemimpin yang seharusnya hadir untuk masyarakat justru jarang berada di desa,” kata Sukur, Kamis (29/1).
Ia menjelaskan, kepala desa atau pejabat kepala desa seharusnya menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Namun, yang terjadi di Jojame justru sebaliknya.
“Pelayanan yang seharusnya cepat dan jelas tidak dirasakan masyarakat. Ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan pemerintahan desa,” ujarnya.
Sebagai putra daerah Jojame, Sukur menilai kondisi ini sudah masuk dalam dugaan maladministrasi, yaitu kesalahan dalam pelayanan publik dan penyalahgunaan kewenangan.
Menurutnya, masyarakat sebenarnya memiliki hak untuk melaporkan persoalan tersebut ke lembaga pengawas negara.
“Kalau ada dugaan maladministrasi seperti ini, langkah terbaik adalah melaporkannya ke Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara agar dilakukan pemeriksaan,” jelas Dosen Ilmu Administrasi Negara UMMU Ternate tersebut.
Sukur menambahkan, apabila masyarakat sudah menyampaikan keluhan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD), camat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), bahkan ke bupati, namun tidak mendapat respons, maka pelaporan ke Ombudsman menjadi jalan yang paling tepat.
“Kalau sudah lapor ke BPD, camat, BPMD, dan bupati tetapi tidak ada tindak lanjut, maka Ombudsman adalah tempat yang tepat agar persoalan ini menjadi terang,” katanya.
Ia juga menyoroti soal pengelolaan dana desa. Ketidakhadiran Pj Kades sejak tahun 2024 hingga 2025 menimbulkan pertanyaan besar tentang keterbukaan penggunaan anggaran desa.
Menurut Sukur, selama anggaran dicairkan, Pj Kades tidak pernah berada di Desa Jojame. Pengelolaan dana desa justru diserahkan sepenuhnya kepada bendahara desa.
“Kalau Pj Kades tidak pernah turun ke desa, lalu bagaimana masyarakat bisa tahu anggaran digunakan untuk apa. Setiap pencairan, anggaran langsung diserahkan ke bendahara tanpa rapat bersama masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dana desa adalah uang negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Dana desa harus dikelola secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini penting agar masyarakat tidak dirugikan,” pungkas Sukur.
***
Mardan Amin Jurnalis IndoBisnis berkontribusi pada cerita ini.
Artikel ini diterbitkan IndoBisnis dengan judul: Akademisi Minta Warga Jojame Laporkan Pj Kades ke Ombudsman
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
