Pemerintah Australia telah mencatat sejarah dengan menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun mengakses platform media sosial, sebuah kebijakan yang mulai berlaku sejak 10 Desember 2025. Langkah ini, yang didukung kuat oleh Perdana Menteri Anthony Albanese, bertujuan melindungi kesehatan mental generasi muda dari dampak negatif algoritma adiktif dan tekanan online yang sering memicu kecemasan serta bullying digital. Undang-undang tersebut menargetkan sekitar 5 juta akun anak-anak dan mewajibkan raksasa teknologi seperti TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, X (sebelumnya Twitter), YouTube, Reddit, dan lainnya untuk menerapkan verifikasi usia berbasis AI serta memblokir akses bagi pengguna di bawah umur.
Pelaksanaan kebijakan ini tidak main-main. Perusahaan yang gagal mematuhi aturan bisa kena denda mencapai AUD 49,5 juta, setara sekitar Rp 528 miliar. Hanya sebulan setelah diberlakukan, platform-platform tersebut telah berhasil menghapus hampir 4,7 juta akun di bawah umur, menandakan kepatuhan awal meskipun masih ada tantangan teknis dalam penyesuaian sistem. Observasi terbaru pada Februari 2026 dari layanan bantuan anak seperti Kids Helpline menunjukkan manfaat positif awal, termasuk peningkatan kesehatan mental remaja yang kini punya lebih banyak waktu untuk aktivitas offline.
Kebijakan pionir ini pun menggema secara global, menginspirasi negara-negara seperti Inggris untuk mempertimbangkan langkah serupa demi kesejahteraan anak muda di era digital. Meski menuai kritik dari kalangan tech giant yang khawatir soal privasi dan efektivitas, Australia optimis bahwa larangan ini akan menjadi model bagi dunia dalam menjaga anak-anak dari bahaya dunia maya. Hingga kini, tidak ada tanda-tanda kebijakan ini akan dilonggarkan, justru terus dipantau ketat oleh regulator setempat.
