- Ringkasan Berita:
- Dewan Pakar ISNU Maluku Utara, Mukhtar A. Adam, membantah kritik LPEM UI dan Guru Besar UI terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2026 sebesar 5,61 persen.
- Ia menilai data BPS masih kredibel dan ekonomi nasional belum berada dalam situasi krisis seperti 1998.
JAKARTA, IndoBisnis — Perdebatan mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 kembali memanas setelah LPEM UI meragukan validitas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen pada triwulan I 2026.
Dewan Pakar ISNU Maluku Utara, Mukhtar A. Adam, membantah kritik tersebut dan menilai data Badan Pusat Statistik (BPS) masih kredibel serta relevan dengan kondisi ekonomi nasional saat ini.
“Kritik akademik memang penting sebagai kontrol kebijakan publik. Tetapi jangan buru-buru menyimpulkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak kredibel,” kata Mukhtar dalam catatan ekonominya, Senin (25/5/2026).
Menurut Mukhtar, argumen LPEM UI terlalu bertumpu pada kontraksi sektor pengadaan listrik dan gas sebesar minus 0,99 persen yang dianggap tidak sejalan dengan pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,04 persen.
Ia menilai hubungan sektor listrik dan industri pengolahan tidak dapat dibaca secara sederhana atau linier.
“Industri nasional sangat kompleks. Tidak semua industri bergantung pada sumber energi yang sama,” ujarnya.
Kritik LPEM UI Dinilai Lemah
Mukhtar menjelaskan sektor pengadaan listrik dan gas hanya memiliki kontribusi sekitar 0,95 persen terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Sementara industri pengolahan memiliki distribusi mencapai 19,07 persen terhadap PDB nasional.
Karena itu, menurut dia, kontraksi sektor listrik tidak cukup kuat dijadikan dasar untuk meragukan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026.
“Secara metodologis, sektor listrik terlalu kecil untuk dijadikan indikator tunggal aktivitas manufaktur nasional,” tegasnya.
Ia juga menegaskan banyak industri besar menggunakan pembangkit listrik mandiri atau captive power, sehingga penurunan sektor listrik tidak otomatis mencerminkan pelemahan industri nasional.
Data BPS Jadi Dasar Bantahan
BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year) pada triwulan I 2026.
Sementara secara kuartalan, ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen.
PDB atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp6.187,2 triliun. Sedangkan PDB harga konstan mencapai Rp3.447,7 triliun.
Industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar 1,03 basis poin.
Selain itu, sektor perdagangan menyumbang 0,82 basis poin, pertanian 0,55 basis poin, konstruksi 0,53 basis poin, serta informasi dan komunikasi sebesar 0,50 basis poin.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang banyak sektor strategis, bukan hanya satu sektor tunggal,” kata Mukhtar.
Konsumsi Rumah Tangga Masih Kuat
Mukhtar juga menilai fondasi ekonomi nasional masih cukup kuat karena ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi.
BPS mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,52 persen dengan kontribusi 2,94 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,96 persen dengan kontribusi sebesar 1,79 poin persentase.
Menurut Mukhtar, kondisi tersebut menunjukkan ekonomi Indonesia 2026 belum berada dalam tekanan berat seperti yang dikhawatirkan sebagian kalangan.
Analogi Krisis 1998 Dinilai Tidak Tepat
Mukhtar turut menanggapi pandangan Guru Besar UI, M. Ikhsan, yang mengingatkan potensi pelemahan fiskal dan institusional Indonesia.
Ia menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat berbeda dibanding krisis 1998.
“Krisis 1998 dipicu utang luar negeri swasta, tekanan nilai tukar, dan lemahnya perbankan. Situasi sekarang berbeda,” ujarnya.
Menurut dia, Indonesia saat ini memiliki sistem moneter yang lebih kuat, pengawasan perbankan lebih ketat, serta instrumen kebijakan ekonomi yang jauh lebih modern dibanding era krisis 1998.
Kritik Penting, Tetapi Jangan Bangun Pesimisme
Mukhtar menegaskan kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah tetap penting untuk menjaga disiplin fiskal dan transparansi data nasional.
Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi narasi pesimisme berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026.
“Kritik harus menjadi alarm perbaikan, bukan membangun ketakutan bahwa Indonesia sedang menuju jurang krisis,” tegasnya.
Ia menambahkan program strategis nasional seperti hilirisasi industri, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Merah Putih masih menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat pertumbuhan jangka panjang.
***
Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
