- Ringkasan:
- Deforestasi Indonesia pada 2025 melonjak tajam menjadi 433.751 hektar—naik 66 persen dari tahun sebelumnya.
- Data Auriga Nusantara membongkar fakta keras: kerusakan hutan terjadi masif, merata, dan justru dominan di kawasan yang berada dalam kendali negara.
- Kalimantan tetap menjadi pusat kehancuran, Papua menyusul dengan lonjakan signifikan, dan Jawa mencatat peningkatan paling ekstrem.
- Di balik angka, tersingkap keterkaitan kuat antara kebijakan, proyek strategis, dan kegagalan tata kelola yang mempercepat laju hilangnya hutan alam Indonesia.
IndoBisnis – Angka itu berdiri dingin, tetapi dampaknya membakar. Indonesia kehilangan 433.751 hektar hutan sepanjang 2025.
Bukan sekadar statistik, melainkan sinyal keras bahwa kendali atas hutan kian lepas dari genggaman.
Laporan Status Deforestasi Indonesia 2025 (STADI 2025) yang dirilis Auriga Nusantara mencatat lonjakan 66 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka 261.575 hektar. Kenaikan ini bukan fluktuasi biasa—ia adalah percepatan.
Auriga Nusantara secara konsisten menerbitkan data sejak 2023, bukan tanpa alasan. Mereka menegaskan bahwa keterbukaan data adalah benteng terakhir melawan manipulasi realitas.
“Publikasi ini bertujuan mendorong demokratisasi data dan mencegah monopoli informasi yang dapat mengaburkan kondisi lapangan,” demikian dikutip dari laporan. STADI 2025, 31 Maret 2026
Data itu tidak berdiri di ruang hampa. Ia dibangun dari citra satelit Sentinel-2 beresolusi 10 meter, inspeksi visual, hingga verifikasi langsung di lapangan.
Tak tanggung-tanggung, Auriga menelusuri 49.321 hektar area deforestasi di 38 desa, tersebar di 28 kabupaten dan 16 provinsi. Dari Sumatera hingga Papua, jejak pembabatan hutan terkonfirmasi nyata.
Peta dan analisisnya dibuka ke publik melalui platform Simontini. Transparansi ini sekaligus menjadi tamparan: ketika data dibuka, skala kerusakan justru tampak semakin brutal.
Kalimantan kembali menjadi episentrum. Wilayah ini mempertahankan status sebagai penyumbang deforestasi terbesar selama lebih dari satu dekade sejak 2013. Namun, 2025 membawa pesan yang lebih luas—tak ada lagi wilayah yang benar-benar aman.
Papua mencatat lonjakan terbesar secara absolut, bertambah 60.337 hektar dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, Jawa mencetak angka paling mencolok secara persentase: kenaikan 440 persen. Sebuah ironi di pulau dengan tekanan pembangunan paling tinggi.
Secara bulanan, deforestasi berlangsung dengan ritme yang mengkhawatirkan: rata-rata 36.146 hektar per bulan.
Puncaknya terjadi antara April hingga Oktober, dengan Mei sebagai titik tertinggi. Ini bukan kejadian acak, melainkan pola yang berulang dan terstruktur.
Kerusakan terjadi hampir di seluruh negeri. Dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 383 wilayah—atau 74 persen—mengalami deforestasi.
Meski jumlah daerah terdampak sedikit menurun dari tahun sebelumnya, luas kerusakan justru meningkat tajam.
Sepuluh kabupaten dengan tingkat deforestasi tertinggi terkonsentrasi di Kalimantan dan Papua, mencakup 95.733 hektar atau 22 persen dari total nasional.
Nama-nama seperti Berau, Kutai Timur, hingga Merauke bukan lagi sekadar titik di peta, melainkan simbol krisis yang terus membesar.
Di Sumatera, paradoks itu semakin nyata. Tiga provinsi yang dilanda longsor dan banjir dahsyat pada akhir 2025 justru mencatat lonjakan deforestasi ekstrem.
Aceh naik 426 persen, Sumatera Utara 281 persen, dan Sumatera Barat melonjak hingga 1.034 persen. Hubungan antara deforestasi dan bencana tak lagi bisa disangkal.
Fakta paling mencolok justru datang dari dalam sistem itu sendiri. Sebanyak 307.861 hektar—atau 71 persen deforestasi—terjadi di kawasan hutan yang dikelola Kementerian Kehutanan.
Sisanya, 125.890 hektar, terjadi di area penggunaan lain (APL). Ini bukan sekadar kebocoran, melainkan kegagalan pengendalian.
Sorotan juga mengarah pada kebijakan nasional.
Pada akhir Desember 2024, pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah meluncurkan program ketahanan pangan dengan alokasi 20,6 juta hektar lahan hutan.
Dampaknya mulai terlihat. Sebanyak 78.123 hektar—atau 18 persen dari total deforestasi nasional—terjadi di dalam area program tersebut.
Auriga menilai, program populis dan berbagai proyek berlabel strategis nasional turut mempercepat laju deforestasi.
Dalam laporan itu, Auriga tidak hanya mengungkap masalah, tetapi juga menawarkan jalan keluar.
Mereka merekomendasikan enam langkah strategis, mulai dari perlindungan total hutan alam tersisa hingga insentif bagi pihak yang menjaga hutan.
Namun, di tengah tumpukan rekomendasi, satu pertanyaan menggantung: apakah negara benar-benar siap mengerem laju ini?
Ketika data sudah terbuka, ketika bukti sudah diverifikasi, dan ketika dampak sudah terasa dalam bentuk bencana, maka pembiaran bukan lagi kelalaian—melainkan keputusan.
Dan jika keputusan itu terus diambil, maka yang hilang bukan hanya hutan, tetapi masa depan.
***
Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
Artikel ini diterbitkan oleh IndoBisnis dengan judul: 433 Ribu Hektar Raib, Negara Kehilangan Kendali.
Disclaimer
Informasi yang disajikan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, hukum, maupun pajak.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial yang diambil pembaca berdasarkan informasi dalam artikel ini. Pembaca disarankan berkonsultasi dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
