Rabu, Juni 3, 2026
spot_img
BerandaBERANDANasionalKas Daerah Tertekan, Wawali Tidore Minta OPD Hemat Anggaran

Kas Daerah Tertekan, Wawali Tidore Minta OPD Hemat Anggaran

  • Ringkasan Berita:
  • Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih bijak menggunakan anggaran di tengah tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
  • Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta keterbatasan dana transfer pusat membuat ruang fiskal daerah semakin sempit.
  • Ahmad Laiman mengingatkan agar belanja daerah dilakukan secara efisien untuk menghindari risiko terganggunya pembayaran gaji dan tunjangan ASN hingga akhir tahun.

TIDORE, IndoBisnis — Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman memimpin Apel Gabungan ASN, PPPK, dan Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Selasa (2/6/2026).

Apel gabungan yang dipusatkan di Halaman Kantor Wali Kota Tidore itu dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Laiman menegaskan bahwa usia Kota Tidore Kepulauan yang telah memasuki 23 tahun harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kedewasaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Di hadapan seluruh peserta apel, Ahmad Laiman mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat.

Menurutnya, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat Pemerintah Kota Tidore Kepulauan masih bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan transfer pemerintah pusat.

“Walaupun kita tidak sepenuhnya bergantung kepada transfer daerah berdasarkan subsidi pusat, tetapi untuk kategori Kota Tidore Kepulauan yang pendapatan asli daerah masih sangat rendah, tentunya mengalami dampak yang sangat luar biasa,” ujar Ahmad Laiman.

Ia menjelaskan bahwa dana transfer pusat yang diterima saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan daerah di luar belanja pegawai.

Ahmad Laiman meminta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan lebih selektif dalam mengusulkan program dan kegiatan.

Belanja perjalanan dinas, operasional kantor, maupun pengeluaran lain yang tidak mendesak diminta untuk dievaluasi secara ketat.

“Tidak boleh seenaknya mengusulkan belanja, termasuk anggaran perjalanan dinas dan operasional kantor pun diambil dari kelebihan DIPA,” tegasnya.

Menurutnya, setiap perangkat daerah harus mulai menerapkan budaya efisiensi anggaran agar keuangan daerah tetap sehat.

Ahmad Laiman mengaku khawatir apabila penggunaan anggaran tidak dikendalikan, maka pemerintah daerah berpotensi menghadapi kesulitan fiskal yang lebih besar menjelang akhir tahun.

“Dana transfer ke daerah saat ini tidak mencukupi untuk pembiayaan kebutuhan pemerintah daerah. Ditakutkan anggaran akan terpakai habis sehingga di akhir tahun sudah tidak bisa membayar tunjangan dan gaji pegawai,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh OPD agar lebih berhati-hati dalam mengelola APBD.

Di tengah keterbatasan anggaran, Ahmad Laiman mengajak seluruh ASN dan pimpinan OPD untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan program pembangunan.

Ia mengakui bahwa tahun 2026 menjadi periode yang penuh tantangan bagi banyak daerah di Indonesia, termasuk Kota Tidore Kepulauan.

“Saat ini cukup saja sudah sulit, apalagi cari untung. Ini menjadi keprihatinan kita semua, tahun-tahun yang cukup sulit,” ujarnya.

Meski menghadapi tekanan fiskal, Ahmad Laiman tetap optimistis bahwa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mampu keluar dari situasi tersebut melalui perencanaan yang baik dan peningkatan kinerja.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat saat ini lebih memperhatikan daerah yang memiliki data pembangunan yang kuat, kinerja yang terukur, dan perencanaan yang matang.

“Marilah kita menantang Pemerintah Pusat melalui data yang diusulkan, kinerja serta perencanaan yang baik,” ajaknya.

Menurut Ahmad Laiman, usia ke-23 Kota Tidore Kepulauan harus menjadi momentum untuk memperkuat disiplin anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

***

Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments