Jakarta – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhatadi, mengatakan secara politik memang lebih mudah untuk mewujudkan Penundaan Pemilu 2024 dari pada memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode.
Hal tersebut disampaikan Burhanudin pada acara diskusi publik bertajuk Refleksi 2021 Proyeksi 2022 di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (11/1/2022).
“Secara politik memang lebih mudah menggoal kan ini (penundaan Pemilu ke 2027) ketimbang tiga periode,” kata Burhanudin dalam paparannya
Burhanudin kemudian membeberkan alasan mengapa secara politis penundaan Pemilu 2024 mudah untuk diwujudkan. Yakni penundaan Pemilu disebut bisa tanpa amandemen UUD 1945.
 “Apa alasannya? Kan 3 periode kan perlu amandemen UUD 1945 tapi kalau yang ini pengalaman sebelumnya tidak perlu amandemen,” ungkapnya.
Ia pun juga menyampaikan jika Pemilu 2024 diundur akan banyak pihak diuntungkan terutama para petahanan yang kekinian menjabat. Tak terkecuali juga para Ketua Umum partai politik.
“Banyak petahana yang diuntungkan ada 575 anggota DPR, ada ratusan anggota DPD yang nggak perlu Pemilu. Ketum partai juga diuntungkan loh karena nggak perlu menyiapkan Pemilu 2024,” tuturnya.
“Itu saya kira dugaan saya kenapa pak Bahlil kemarin lebih ngomong soal penundaan pemilu ketimbang perpanjangan (masa jabatan),” sambungnya.
Tak hanya itu, Burhanudin juga mengatakan, jika Pemilu 2024 ditunda maka akan memunculkan persoalan serius. Bahkan bisa berimpilikasi kepada masalah keamanan.
“Tetapi lagi-lagi kita mengatakan ini persoalan serius, serius dalam pengertian akan memunculkan koalisi kelompok demokrasi dengan kelompok saya sebut islamis konservatif yang anti Presiden Jokowi menolak baik penundaan atau perpanjangan yang bisa berimpilkasi ke masalah keamanan,” tandasnya. (red)
