- Fraksi Golkar Interupsi Paripurna DPRD Halmahera Selatan, Soroti Belanja Hibah, Krisis Guru, Zonasi, dan Agro-Maritim
Rapat paripurna DPRD Halmahera Selatan dengan agenda pengambilan keputusan persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 berlangsung panas.
Fraksi Partai Golkar melayangkan interupsi dan memprotes kebijakan Bupati Halmahera Selatan Bassam–Helmi terkait belanja hibah, krisis guru, program basis zonasi, hingga pembangunan agro-maritim.
Rapat yang digelar di Gedung DPRD Halmahera Selatan, Labuha, Sabtu malam, 29 November 2025, awalnya berlangsung tertib sebelum interupsi dilayangkan Anggota Komisi I DPRD Halmahera Selatan dari Fraksi Golkar, Sagaf Hi Taha.
Kritik paling tajam Sagaf kali ini tertuju pada program agro-maritim yang sering digaungkan pemerintah.
Meski mengakui gagasan tersebut strategis, ia menyebut belum ada kejelasan data pembiayaan maupun proporsi pembangunan di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan.
“Konsep agro-maritim luar biasa, tetapi sejauh ini proporsi pembiayaan dan data-data pendukung belum kami lihat secara jelas,” tegasnya.
Sagaf menilai pelaksanaan zonasi saat ini lebih memprioritaskan pembangunan di zona II.
Fraksi Golkar menuntut pemerintah daerah dan Bappeda menyediakan data lengkap sebagai dasar arah pembangunan agar kebijakan anggaran berjalan efektif dan merata.
“APBD Pokok sudah disahkan, tetapi data zonasi baru diberikan di ujung. Ini harus diperbaiki,” pungkas Sagaf.
***
Jurnalis Mardan Amin berkontribusi pada cerita ini.
Artikel ini pertama kali diterbitkan IndoBisnis. dengan judul: Golkar Kritik Program Agro-Maritim Bassam–Helmi.
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
