- Penambangan nikel di Wilayah Caraga, Filipina, menimbulkan kerusakan lingkungan serius dan pelanggaran hak asasi manusia.
- Warga setempat menghadapi polusi, kerawanan pangan, serta intimidasi dan serangan terhadap pembela lingkungan.
Pemerintah Filipina, perusahaan tambang nikel, dan pengguna hilir nikel, termasuk perusahaan kendaraan listrik (EV) dan baterai, didesak untuk segera mengambil langkah tegas guna mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan serta pelanggaran hak asasi manusia akibat penambangan nikel. Hal ini disampaikan Climate Rights International melalui laporan dan video baru yang dirilis hari ini.
Filipina merupakan produsen nikel terbesar kedua di dunia dan pengekspor utama bijih nikel mentah, mineral penting dalam baterai untuk kendaraan listrik dan penyimpanan energi. Laporan setebal 125 halaman bertajuk “Janji yang Diingkari: Penambangan Nikel Filipina Menyebabkan Pelanggaran Hak dan Meningkatkan Kerentanan Iklim” mengungkap dampak langsung penambangan terhadap masyarakat di Pulau Dinagat dan Surigao del Sur, jantung industri pertambangan di Wilayah Caraga.
Dalam laporan tersebut, 57 warga dan pekerja tambang melaporkan peningkatan kerentanan terhadap krisis iklim, penghancuran mata pencaharian nelayan dan petani, polusi air dan udara, kesulitan mengakses pendidikan, serta intimidasi dan kriminalisasi terhadap mereka yang bersuara, termasuk pembela lingkungan dan hak asasi manusia.
“Krisis iklim diperparah oleh penambangan nikel yang menghancurkan mata pencaharian nelayan dan pertanian, menimbulkan kerawanan pangan, serta mencemari air minum,” kata Krista Shennum, peneliti Climate Rights International.
“Para pembela lingkungan menghadapi kriminalisasi bahkan kematian. Pemerintah Filipina harus memprioritaskan hak dan kesejahteraan masyarakat pertambangan garis depan dengan meminta pertanggungjawaban perusahaan atas pelanggaran dan kerusakan lingkungan.”
Penambangan nikel telah meningkatkan kerentanan masyarakat lokal terhadap cuaca ekstrem, deforestasi, dan hilangnya spesies penting bagi ketahanan iklim, seperti hutan daratan dan hutan bakau. Dampak ini terlihat saat Topan Super Odette melanda pada 2021, yang menghancurkan sebagian wilayah dan mengancam keselamatan warga.
Bagi nelayan, polusi air akibat penambangan telah merusak perikanan sehingga banyak yang kesulitan menangkap ikan. Petani pun mengalami kerugian besar akibat hilangnya lahan, banjir di ladang, dan polusi debu serta air dari aktivitas pertambangan. Analiza, seorang ibu empat anak dari Tubajon, Pulau Dinagat, mengaku, “Sekarang sulit memberi makan keluarga saya. Kami hampir selalu lapar.”
Selain itu, penambangan nikel di Caraga mencemari sumber air minum yang vital bagi masyarakat. Warga melaporkan munculnya penyakit pernapasan dan kulit yang mereka curigai terkait polusi tambang. Filipina pun tercatat sebagai negara paling berbahaya di Asia bagi pembela lahan dan lingkungan, dengan banyak individu yang menghadapi serangan, intimidasi, atau bahkan kematian akibat aktivitas anti-pertambangan mereka.
Kurangnya transparansi di perusahaan pertambangan membatasi peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyetujui atau memantau proyek. Climate Rights International menegaskan pemerintah Filipina harus menegakkan hukum secara tegas, menghentikan izin tambang baru, dan memastikan standar lingkungan domestik maupun internasional terpenuhi.
Shennum menambahkan, “Masyarakat di komunitas pertambangan menghadapi kerugian signifikan dari perusahaan yang bertindak dengan impunitas nyaris total. Pemerintah seharusnya memastikan industri nikel tidak memperburuk dampak perubahan iklim terhadap masyarakat setempat.”
Perusahaan nikel di Caraga memiliki hubungan erat dengan politisi dan pengusaha kaya. Mereka didesak untuk segera memperbaiki polusi air dan udara serta memastikan limbah tambang dikelola dengan benar. Perusahaan EV dan baterai juga diharapkan menggunakan pengaruh mereka untuk menghentikan pelanggaran HAM, membersihkan polusi, serta melindungi hak-hak pembela lingkungan.
“Perusahaan kendaraan listrik dan baterai memiliki daya ungkit unik untuk menuntut industri pertambangan agar memperbaiki perilakunya. Pelanggan mereka sadar lingkungan dan akan memilih produk dari perusahaan dengan rekam jejak bersih. Jika ingin menjadi pemimpin global dalam perang melawan perubahan iklim, mereka harus memastikan rantai pasok mineral transisi menghormati hak-hak masyarakat dan lingkungan,” tegas Shennum.
***
Artikel ini pertama kali diterbitkan Climate Rights International dengan judul: Filipina: Penambangan Nikel Sebabkan Pelanggaran, Tingkatkan Risiko Iklim
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
