- Ringkasan Berita:
- Kementerian Dalam Negeri menyoroti lonjakan harga pangan yang terus berulang meski ratusan kali rapat inflasi digelar.
- Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menegur keras kepala daerah yang dinilai gagal mengendalikan harga cabai dan bawang.
- Ia menilai persoalan ini seharusnya bisa diatasi secara sederhana, bahkan dengan langkah kecil seperti menanam sendiri.
IndoBisnis — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menyoroti persoalan klasik yang tak kunjung selesai: lonjakan harga pangan. Meski rapat pengendalian inflasi lintas sektor telah digelar sebanyak 163 kali sejak 2022, harga cabai dan bawang tetap menjadi momok di berbagai daerah.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol Tomsi Tohir, secara terbuka melontarkan kritik keras kepada kepala daerah yang dinilai gagal mengendalikan situasi.
Ia menegaskan, Indonesia sejatinya menunjukkan ketangguhan di tengah tekanan global, khususnya dalam menjaga harga bahan bakar minyak (BBM).
“Saya ingin memberikan gambaran, negara kita ini cukup tangguh. Kalau mau diakui, kalau hebat ya hebat. Itu bukti yang tidak bisa dibantah. Kita lihat harga BBM masih Rp9.300, Singapura Rp53.000 per liter,” tegas Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026, yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemendagri, Senin (13/4/2026).
Namun, menurut dia, keberhasilan tersebut kontras dengan kegagalan mengendalikan komoditas dasar seperti cabai dan bawang.
“Begitu hebatnya negara kita. Tapi, urusan cabai, urusan bawang, nggak selesai-selesai,” sentilnya.
Tomsi menyoroti sejumlah daerah dengan lonjakan harga bawang merah yang signifikan pada pekan kedua April 2026. Kabupaten Gunung Mas mencatat kenaikan hingga 57,52% di atas HET, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 44,58%, dan Kabupaten Supiori melonjak hingga 92,77%.
Ia mempertanyakan alasan klasik yang terus diulang.
“Apakah bawang merah memang tidak bisa tumbuh di sana? Kalau memang bisa, melalui BUMD saja, ditanam,” ujarnya.
Tak hanya bawang, lonjakan harga cabai rawit merah juga disebutnya tak masuk akal. Kabupaten Kepulauan Aru mencatat kenaikan hingga 203,44%, Supiori 124,17%, dan Maluku Tenggara 163,16%.
Dengan nada tegas, Tomsi menyindir bahwa menanam cabai bukan perkara sulit.
“Yang namanya nanam cabai, di pot lah, kita tanam, kita siram, tinggal tidur, tumbuh,” ucapnya.
Ia juga mengaku heran jika masih ada alasan teknis yang dijadikan pembenaran. Menurutnya, daerah yang mengalami lonjakan harga justru wilayah yang selama ini dikenal sebagai konsumen tinggi cabai, seperti Sumatra, Sulawesi Utara, dan sebagian Indonesia Timur. Hal ini menunjukkan lemahnya antisipasi pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat.
Tomsi menegaskan, kebijakan pemerintah pusat yang menahan kenaikan harga BBM seharusnya menjadi peluang untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengingat distribusi barang sangat bergantung pada energi.
“Kalau BBM naik, semua harga ikut naik. Tapi ini tidak naik. Artinya, pemerintah pusat sudah menahan risiko besar,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak lagi mengabaikan persoalan yang dianggap “kecil”, tetapi berdampak langsung pada masyarakat.
“Kita yang di bawah ini, urusan kecil-kecil begini cobalah kita atasi,” katanya.
Tomsi bahkan menegaskan tidak ingin lagi ada rapat berulang hanya untuk membahas persoalan yang sama.
“Masa harus ada lagi zoom setengah kamar untuk wilayah yang harga cabai dan bawangnya naik tinggi,” kritiknya.
Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan bahwa kebutuhan pangan jauh lebih mendasar dibanding infrastruktur. Masyarakat makan tiga kali sehari, sehingga pengendalian harga pangan harus menjadi prioritas utama tanpa alasan anggaran.
“Tidak ada alasan. Tanam sedikit saja. Ini kebutuhan pokok masyarakat,” tegasnya.
***
Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
Artikel ini diterbitkan oleh IndoBisnis dengan judul: 163 Kali Rapat, Cabai-Bawang Tetap Jadi Masalah
Disclaimer
Informasi yang disajikan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, hukum, maupun pajak.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial yang diambil pembaca berdasarkan informasi dalam artikel ini. Pembaca disarankan berkonsultasi dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
