- Ringkasan
- Indonesia tengah mempercepat penebangan hutan di Papua Timur untuk proyek pertanian berskala raksasa yang didukung negara.
- Proyek yang digadang-gadang demi ketahanan pangan dan energi ini melibatkan aparat militer, membuka jutaan hektar hutan kaya keanekaragaman hayati, dan memicu kekhawatiran serius soal dampak lingkungan, iklim, serta keselamatan masyarakat adat.
- Laporan media internasional menyoroti laju deforestasi yang agresif, kontras dengan komitmen iklim pemerintah, dan berpotensi meninggalkan kerusakan ekologis permanen.
Indonesia sedang melakukan penebangan hutan secara cepat dengan bantuan militer di salah satu wilayahnya yang paling kaya keanekaragaman hayati.
Langkah ini ditempuh untuk mendukung proyek pertanian berskala besar yang didanai dan didorong negara, bahkan ketika banjir besar yang baru-baru ini terjadi—dan menelan banyak korban jiwa—telah memperlihatkan secara nyata bahaya deforestasi yang tak terkendali.
Surat kabar bisnis internasional asal Inggris, Financial Times, menurunkan laporan dengan judul “Indonesia meminta bantuan militer untuk mempercepat pembersihan hutan”. Laporan tersebut mengungkap keterlibatan langsung aparat keamanan dalam percepatan pembukaan lahan di Papua Timur.
Proyek ini digadang-gadang sebagai langkah strategis untuk menjamin ketahanan pangan dan energi Indonesia, negara terpadat keempat di dunia.
Pemerintah berencana membudidayakan padi dan tebu di lahan seluas 3 juta hektar di provinsi Papua bagian timur.
Kawasan yang ditargetkan mencakup hutan primer, padang rumput, hutan sekunder, hingga lahan basah yang selama ini relatif terjaga.
Dalam skala akhir, luas proyek tersebut disebut akan mencapai lima kali lipat wilayah London. Para pemerhati lingkungan memperingatkan, pembukaan lahan seluas itu berpotensi membawa konsekuensi ekologis yang tidak dapat dipulihkan.
Memperburuk emisi gas rumah kaca, serta membalikkan capaian Indonesia selama satu dekade terakhir dalam memperlambat deforestasi akibat produksi minyak kelapa sawit.
Laporan Financial Times juga menyebutkan bahwa proyek kawasan pangan ini diawasi oleh seorang mantan jenderal. Setidaknya lima batalion militer telah ditempatkan di Papua untuk mendukung inisiatif ketahanan pangan pemerintah di wilayah tersebut.
Warga dan aktivis lokal menyatakan bahwa tentara tidak hanya bertugas menyediakan keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam penebangan hutan dan penggusuran penduduk.
Beberapa prajurit bahkan dilaporkan mengunggah video di media sosial TikTok, memperlihatkan mereka berpose dengan ekskavator serta melakukan patroli rutin di area proyek.
Menurut keterangan warga dan analisis citra satelit yang dikaji Financial Times, pos-pos militer juga telah didirikan di sekitar kawasan pengembangan pangan.
“Sejak penebangan hutan, militer telah aktif terlibat,” ujar Ariston Moiwen, warga Merauke, Papua Selatan, yang tanah keluarganya diambil alih untuk pertanian padi.
Ia menambahkan, “Militer juga mengoperasikan alat berat,” seraya menyebut dirinya masih tinggal di dekat lokasi proyek.
Analisis Financial Times terhadap citra satelit menunjukkan bahwa antara Mei 2024 hingga November 2025, lebih dari 40.000 hektar lahan telah dibersihkan. Meski baru sebagian kecil dari total target, laju pembukaan lahannya dinilai sangat cepat.
Sebagian besar area yang telah diratakan saat ini dipersiapkan untuk penanaman tebu, yang juga akan dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi bioetanol.
Kritik keras datang dari kelompok lingkungan internasional. “Sulit untuk membenarkan proyek ini dari perspektif apa pun—lingkungan, iklim, dan kesejahteraan masyarakat setempat,” kata Glenn Hurowitz, kepala eksekutif Mighty Earth.
Proyek kawasan pangan ini dinilai bertolak belakang dengan komitmen iklim yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, yang berjanji membawa Indonesia menuju emisi nol bersih sebelum 2060.
Kontras ini semakin tajam setelah pernyataan publik Presiden usai banjir besar di Sumatra yang menewaskan lebih dari 1.000 orang.
Para pemerhati lingkungan, ilmuwan, hingga pejabat pemerintah menyebut hilangnya hutan akibat pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Sumatra, serta degradasi tanah yang menyertainya, telah memperparah banjir dan tanah longsor mematikan.
Saat mengunjungi wilayah terdampak, Prabowo berjanji akan mengambil tindakan tegas. Ia mengancam mengenakan denda kepada perusahaan yang melanggar izin.
“Perubahan iklim, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan. Ini adalah isu-isu yang harus kita hadapi,” ujarnya. “Kita harus benar-benar mencegah penebangan pohon dan perusakan hutan.”
Namun, pada akhir tahun lalu, Prabowo juga menyampaikan bahwa klaim deforestasi seharusnya tidak menghambat perluasan perkebunan kelapa sawit.
“Saya pikir di masa depan, kita juga perlu menanam lebih banyak kelapa sawit. Kelapa sawit itu pohon, kan? Mereka punya daun, kan? Jadi mengapa kita dituduh melakukan deforestasi?” katanya.
Pemerintah diketahui telah mencabut status “kawasan hutan” untuk ratusan ribu hektar lahan di Papua, agar kawasan lindung tersebut dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian.
Kebijakan ini merupakan gagasan yang bermula pada masa pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo.
Secara historis, ekosistem alami Papua relatif tetap utuh berkat letak geografisnya yang terpencil serta keberadaan komunitas adat.
Namun, kondisi itu kini berada di bawah ancaman serius. Selain proyek pangan, wilayah lain di Papua juga tengah dikembangkan untuk penambangan nikel yang menuai kontroversi.
Menurut Badan Energi Internasional, Indonesia merupakan penghasil emisi karbon dioksida terbesar kelima di dunia, dengan emisi sekitar 660 juta ton dari pembakaran bahan bakar.
Sebuah studi kelayakan yang disetujui pemerintah pada Juli 2024—dan dilihat oleh Financial Times—memperkirakan emisi sebesar 315 juta ton hanya dari pembukaan lahan proyek ini.
Kelompok independen bahkan menaksir jumlah emisi tersebut bisa lebih dari dua kali lipat.
Studi lain yang dilakukan oleh lembaga inspeksi milik negara, Sucofindo, mengakui bahwa sawah dalam proyek ini akan tumpang tindih dengan hutan lindung, suaka margasatwa, dan cagar alam.
Papua sendiri merupakan rumah bagi burung langka, kanguru pohon, serta berbagai spesies endemik lainnya.
Laporan tersebut menyebut pembangunan kawasan pangan akan memicu peningkatan suhu, gangguan sistem tata air, dan degradasi tanah.
Hingga laporan ini disusun, Sucofindo tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait temuan tersebut.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah menyatakan berencana melakukan reboisasi di lebih dari 12 juta hektar lahan guna menekan dampak negatif dari pengembangan kawasan perkebunan pangan raksasa ini.
Namun, di tengah laju pembukaan hutan yang kian agresif, janji tersebut dinilai belum cukup meredakan kekhawatiran publik.
***
Mardan Amin Jurnalis IndoBisnis berkontribusi pada cerita ini.
Artikel ini diterbitkan IndoBisnis dengan judul: Hutan Papua Digunduli, Militer Dikerahkan.
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
