- Ringkasan Berita:
- Pengamat hukum bisnis dan perdagangan internasional Muhammad Reza Zaki menilai hubungan antara Partai NasDem dan Tempo seharusnya dibangun di atas sejarah panjang perjuangan demokrasi.
- Dalam video yang diunggah di TikTok, Reza mengingatkan bahwa Surya Paloh pernah membantu para jurnalis Tempo saat media itu dibredel di era Orde Baru.
- Ia juga menyoroti isu pengambilalihan NasDem, fenomena “Aniesphobia”, hingga sikap Surya Paloh yang dinilai tetap konsisten menjaga independensi politik.
Jakarta — Pengamat hukum bisnis dan perdagangan internasional Muhammad Reza Zaki mengunggah video berdurasi 8 menit 46 detik di akun TikTok pribadinya, @rezaszaki. Video tersebut dibuat setelah ia menonton podcast “Bocor Alus Politik” milik Tempo yang membahas isu dugaan pengambilalihan Partai NasDem.
Dalam podcast itu, muncul informasi mengenai adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.
Polemik semakin memanas setelah Tempo menerbitkan ilustrasi sampul bertajuk “PT NasDem Indonesia Raya Tbk”. Sampul tersebut memicu reaksi keras dari kader NasDem karena dianggap merendahkan simbol partai dan sosok Surya Paloh.
Dalam videonya, Reza mencoba melihat persoalan tersebut dari sudut pandang orang yang pernah memimpin partai politik dari tingkat akar rumput hingga menjadi pengurus di tingkat DPP.
Menurut dia, Surya Paloh memiliki sejarah panjang dalam membantu perjuangan kebebasan pers, terutama ketika Tempo dibredel pada masa Orde Baru.
Pada 21 Juni 1994, pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto mencabut izin terbit Tempo akibat pemberitaan sensitif terkait pembelian kapal perang bekas Jerman Timur.
Kala itu, banyak tokoh media hanya menyampaikan keprihatinan kepada para jurnalis Tempo. Namun, Surya Paloh justru membuka pintu bagi mantan jurnalis Tempo untuk bergabung ke Media Group.
“Surya Paloh sadar bahwa mereka harus tetap menulis, mereka harus tetap kritis, dan menyampaikan berita kepada masyarakat Indonesia,” ujar dikutip indoBisnis setelah mendapat izin langsung dari Reza.
Menurut dia, langkah Surya Paloh pada masa itu menjadi bukti bahwa hubungan antara NasDem dan Tempo dibangun atas fondasi perjuangan demokrasi dan kebebasan pers.
Reza juga menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “Aniesphobia”, yakni ketakutan politik terhadap partai-partai yang pernah mendukung Anies Baswedan dan berada di luar lingkaran kekuasaan.
Menurut dia, partai-partai yang berada di luar pemerintahan sering kali dipandang sebagai ancaman sehingga didorong untuk mengubah arah politiknya.
“Pemilu 2029 ternyata masih belum aman bagi penguasa karena dianggap akan ada kekuatan poros-poros politik yang lebih mengerikan dibandingkan Pemilu 2024,” katanya.
Reza menilai politik Indonesia semakin dangkal karena terlalu banyak dibahas dari sisi jabatan, bisnis, dan pembagian kekuasaan.
Padahal, menurut dia, tidak semua politisi berpikir hanya soal keuntungan politik dan ekonomi.
Dalam pandangannya, Surya Paloh merupakan salah satu figur yang layak disebut negarawan.
Pada Pemilu 2024, kata Reza, NasDem menjadi partai pertama yang mengakui kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tanpa harus menunggu hasil real count.
Langkah itu dinilai sebagai bentuk kedewasaan politik yang mampu mencegah munculnya narasi perpecahan.
“Surya Paloh bisa kita katakan bukan sekadar king maker, tetapi juga negarawan yang hari ini amat langka untuk kita temukan dalam keseharian politik kita,” ujarnya.
Reza juga memuji konsep politik tanpa mahar yang diusung NasDem sejak awal berdiri.
Menurut dia, partai-partai lain biasanya merekrut calon legislatif dan calon kepala daerah dengan melihat kemampuan finansial. Namun NasDem justru mempersiapkan seluruh kebutuhan administrasi bagi para caleg dan calon kepala daerah.
“Bagi partai lain, untuk merekrut caleg dan calon kepala daerah, itu harus dilihat isi dompetnya. Tetapi bagi NasDem, bahkan untuk sekadar menempelkan meterai di formulir pendaftaran caleg dan kepala daerah, itu dipersiapkan oleh partai,” katanya.
Ia menambahkan, NasDem juga tidak memaksakan diri untuk masuk ke lingkaran kekuasaan setelah mendukung pemerintahan baru.
Menurut dia, NasDem memahami bahwa partai-partai yang sejak awal mendukung pasangan Prabowo-Gibran memang memiliki hak politik untuk mendapatkan posisi di pemerintahan.
“NasDem merasa tidak boleh menyerobot kekuasaan, karena sejatinya berbuat baik untuk bangsa itu bisa dilakukan di mana saja,” ujarnya.
Di sisi lain, polemik antara Tempo dan NasDem mulai mereda setelah Tempo menyampaikan permintaan maaf atas dampak dari pemberitaan dan ilustrasi sampul yang dianggap melukai kader NasDem.
“Kalau memang tadi pemberitaan kami membuat ibu sakit, membuat Bang Ludi sakit, membuat bapak semuanya sakit, kami minta maaf atas dampak dari pemberitaan kami,” demikian video isi pernyataan Tempo
Tempo juga menegaskan bahwa NasDem tetap merupakan sahabat dalam menjaga demokrasi.
“Tempo selalu meyakini bahwa Partai NasDem adalah sahabat Tempo. Tempo berjalan bersama-sama Partai NasDem menjaga pilar-pilar demokrasi,” demikian isi klarifikasi tersebut.
Meski demikian, kader Partai NasDem menegaskan bahwa tidak ada pihak mana pun yang dapat mengambil alih partai tersebut.
“Tidak ada orang ataupun oknum-oknum yang ingin merebut Partai NasDem. Tidak mungkin dan tidak akan mampu mengambil Partai NasDem dari kami,” tegas salah satu kader.
Reza menilai, jika Tempo melihat semakin langkanya figur politik yang konsisten di Indonesia, maka Surya Paloh adalah salah satu sosok yang layak ditempatkan sebagai mitra dalam menjaga demokrasi.
“Jika Tempo sedang melihat kegersangan figur politik hari ini, maka seharusnya Tempo berdiri bersama Surya Paloh,” ujarnya.
https://vt.tiktok.com/ZSHT39rTw/
***
Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
Artikel ini diterbitkan oleh IndoBisnis dengan judul: Surya Paloh Pernah Membantu Tempo di Zaman Orde Baru
Disclaimer
Informasi yang disajikan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, hukum, maupun pajak.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial yang diambil pembaca berdasarkan informasi dalam artikel ini. Pembaca disarankan berkonsultasi dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
