Oleh : Darwan Abdul Hasan, S. I. Kom
Penggiat Lingkungan Pulau Obi, Alumni Universitas Karya Dharma Makassar
IB | Obi, Halmahera Selatan – Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halmahera Selatan, Samsu Abubakar, dan Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Safri Talib, tidak punya wewenang untuk mengintervensi perusahaan Pertambangan di Pulau Obi
Di Karenakan seluruh otoritas dan kewenangan pertambangan kini berada di bawah tangan otoritas pemerintah pusat, Pemda tidak punya wewenang untuk menindak perusahan tambang yang melakukan pelanggaran.
Namun, sayangnya masalah yang dihadapi di pulau Obi cukup kompleks dan tidak terbatas hanya pada insiden tumpahan ferronikel.
Saya pemuda dan penggiat lingkungan di pulau Obi, saya ingin menyatakan bahwa justifikasi kerusakan lingkungan yang disampaikan oleh keduanya di salah satu media terlihat terlalu berlebihan dan tidak tepat
DLH dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan terlihat terlalu bersemangat dan berusaha sok peduli terhadap masalah lingkungan di Obi, namun tampak bersembunyi saat peristiwa tumpahan ferronikel terjadi laut pulau Obi.
Padahal, tumpahan ferronikel tersebut bukanlah akibat kesengajaan. Tidak mungkin ada yang sengaja membuang hasil yang bernilai ke dalam laut.
Hal ini membuat kami bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh DLH dan DPRD. Mereka seharusnya memberikan solusi dalam mencegah kerusakan lingkungan, bukan bertindak dan berbelit-belit seperti pahlawan disiang bolong.
Jika DLH dan DPRD benar-benar peduli terhadap lingkungan di Obi, tentunya mereka tidak hanya berkomentar mengenai kasus tumpahan nikel.
Masih banyak masalah lingkungan lain yang perlu diperhatikan, seperti masalah sampah plastik yang tersebar di laut Obi.
Tanggung jawab DLH terhadap pencemaran laut dan kerusakan lingkungan seharusnya juga menjadi perhatian serius.
Selama ini, tidak pernah terlihat adanya sosialisasi dari DLH kepada masyarakat terkait masalah ini. Sebagai penggiat lingkungan, kami merasa bahwa kerusakan lingkungan akibat ulah manusia juga harus menjadi perhatian serius bagi DLH.
Alih-alih membicarakan masalah lingkungan, DLH seolah-olah tidak pernah terlibat dalam upaya sosialisasi kepada masyarakat. Padahal kami membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah dan dinas terkait dalam menangani masalah ini.
Anehnya, saat bersinggungan dengan pemodal atau investor, DLH dan DPRD dengan cepat memberikan komentar yang mengatasnamakan masyarakat Obi.
Sebagai warga Obi, kami juga membutuhkan perhatian dan keseriusan dari Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya dalam menyediakan tempat pembuangan sampah dan fasilitas angkutan sampah. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga lingkungan yang sehat dan bersih demi kesejahteraan masyarakat Obi.
Kami, sebagai masyarakat Obi, seringkali merasa terabaikan. Jalanan kami masih dipenuhi debu, dan kualitas air minum kami belum sepenuhnya terjamin. Anak-anak kami seringkali menderita diare akibat air yang diduga tercemar.
Faktanya, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan mencatat sebanyak 520 kasus diare sejak Januari hingga awal Maret 2023, dan beberapa kasus di antaranya mengakibatkan kematian.
Kasus penyakit diare ini umumnya terjadi di Pulau Obi.
Masalah penyakit diare di Pulau Obi tidak terlepas dari masalah pasokan air bersih. Selain itu, setiap hari kami terpaksa menghirup asap pembakaran sampah dari masyarakat, hal ini terjadi karena tidak ada tempat pembuangan sampah yang memadai.
menurut hemat penulis, Masih ada banyak masalah yang perlu diperbaiki dan diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, bukan hanya menghabiskan waktu dengan kasus tumpahan ferronikel.
Kami ingin bertanya, di mana tanggung jawab kalian selama ini?
Kami berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masalah lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Obi.
