JAKARTA, IndoBisnis – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini tengah mengevaluasi produksi bijih nikel guna mengantisipasi penurunan harga komoditas di pasar global, Selasa (14/1/2025).
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa RKAB perusahaan tambang nikel untuk tahun 2025 akan ditinjau ulang guna menghindari produksi yang berlebihan.
“Produksi bisa dipangkas jika ditemukan ketidakpatuhan terhadap jaminan reklamasi pascatambang atau jika tingkat kecelakaan tambang terlalu tinggi,” ujar Tri dilansir dari CNBC Indonesia, Rabu (15/1/2024).
Ia mencatat, pada tahun 2024 produksi bijih nikel mencapai 215 juta ton, lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Namun, produksi tersebut kemungkinan akan dikurangi pada 2025 untuk menyeimbangkan permintaan dan pasokan global.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembatasan produksi diperlukan untuk menjaga stabilitas harga nikel.
“Produksi berlebihan hanya akan menekan harga lebih dalam. Kita harus memastikan keseimbangan antara produksi dan permintaan,” jelas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/1/2025).
Tim Kementerian ESDM sedang mengkaji total kebutuhan nikel dalam negeri. “Kita akan sesuaikan RKAB agar tidak hanya berfokus pada volume, tetapi juga stabilitas harga,” tegas Bahlil.
Berdasarkan data London Metal Exchange (LME), harga nikel kontrak tiga bulan pada 13 Januari 2025 tercatat USD 15.665 per ton, terendah sejak 2021.
Pelemahan harga ini dipicu oleh pasokan nikel global yang melimpah.
Bahlil mengingatkan, pentingnya menyesuaikan produksi dengan kebutuhan industri domestik dan ekspor agar harga tetap stabil.
“Produksi yang jor-joran hanya akan memperburuk situasi. Kita harus bijak dalam mengatur RKAB,” pungkasnya.
Dengan evaluasi yang dilakukan, pemerintah berharap mampu menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan sektor pertambangan nikel Indonesia.***
