Halmahera Selatan, IndoBisnis – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Halmahera Selatan kini resmi lolos verifikasi dan akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.
YLBH Halmahera Selatan menjadi satu-satunya lembaga bantuan hukum terakreditasi di wilayah tersebut, memberikan harapan baru bagi masyarakat dalam mengakses layanan hukum gratis.
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024, YLBH Halmahera Selatan terpilih sebagai salah satu dari 190 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di seluruh Indonesia yang lolos verifikasi dan akreditasi.
Prestasi ini menegaskan komitmen lembaga tersebut dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ketua YLBH Halmahera Selatan, Maulana MPM Djamal Syah, S.H., M.H., menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini.
“Alhamdulillah, dengan terverifikasinya YLBH Halmahera Selatan, masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses bantuan hukum secara gratis,” ujarnya pada Minggu (8/9/2024).
Maulana, yang merupakan mantan Tenaga Ahli di Komisi III DPR RI, menegaskan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan bantuan hukum ini adalah untuk menjamin akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat, serta memastikan pelaksanaan hukum yang merata dan efektif.
Dengan terakreditasinya YLBH Halmahera Selatan, lembaga ini kini dapat berpartisipasi dalam lelang Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Labuha dan Pengadilan Agama Labuha.
“Kami siap menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme, demi memastikan keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” tambah Maulana.
Pencapaian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum dan melindungi hak-hak masyarakat Halmahera Selatan, terutama bagi mereka yang selama ini kurang tersentuh oleh sistem hukum.
Maulana juga menyampaikan terima kasih kepada YLBH Maluku Utara dan timnya yang telah berkontribusi dalam proses verifikasi dan akreditasi ini.
YLBH Halmahera Selatan berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak hukum masyarakat dan berkolaborasi dengan berbagai pihak demi mewujudkan keadilan yang lebih inklusif di wilayah tersebut.***
