JAKARTA, IndoBisnis – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong perbaikan tata kelola di berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah (K/L/PD) demi mencegah korupsi.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menyatakan bahwa KPK fokus pada dua instrumen utama dalam pencegahan korupsi, yaitu Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP).
“SPI bertujuan untuk mengukur integritas serta memberikan rekomendasi perbaikan, sementara MCP memetakan potensi kerawanan korupsi di delapan fokus area, termasuk penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi pajak,” ujar Tessa, Selasa (9/10/2024).
Namun, berdasarkan hasil SPI tahun 2022 dan 2023, integritas di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) justru menurun.
Pada 2022, Pemprov Kalsel mendapatkan skor 73,76, yang dikategorikan sebagai waspada. Sementara pada 2023, skornya turun menjadi 72,54, yang masuk kategori rentan.
Menurut Tessa, penilaian integritas ini didasarkan pada tiga profil responden, yakni internal dari Pemprov Kalsel, eksternal, dan ahli (eksper). Dari ketiga profil tersebut, penilaian terendah berasal dari para ahli, yang memberikan skor rata-rata 63,24.
Responden ahli mencakup auditor dari BPK dan KPK, serta perwakilan DPRD dan Kepolisian yang terlibat dalam Satuan Tugas Saber Pungli.
“Dengan hasil ini, integritas di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kalsel masih harus ditingkatkan secara menyeluruh,” tambahnya.
Selain SPI, KPK juga mengukur tata kelola pemerintahan melalui MCP, yang memetakan potensi korupsi di delapan fokus area. Berdasarkan hasil MCP, Pemprov Kalsel mendapatkan skor 93 pada 2022, namun pada 2023 mengalami penurunan menjadi 85. Penurunan signifikan terjadi pada pengawasan internal dan optimalisasi pajak daerah.
KPK juga memperkuat pendekatan pencegahan melalui pendidikan antikorupsi. Salah satu program andalan adalah Desa Antikorupsi. Pada 2023, Desa Bumi Jaya di Kalimantan Selatan terpilih menjadi desa percontohan antikorupsi dengan penilaian sangat baik.
“Kami berharap program ini dapat direplikasi secara luas sehingga nilai-nilai antikorupsi tertanam di semua lapisan masyarakat,” ujar Tessa.
Sebagai informasi, data SPI dan MCP dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum pada tautan berikut ini: https://jaga.id/jendela-pencegahan/korwil?vnk=ba8488ea***
