JAKARTA, IndoBisnis – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) yang baru dilantik, Natalius Pigai, mengungkapkan target utamanya sebagai Menteri HAM adalah membangun Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, perdamaian, dan toleransi.
Menurutnya, Presiden terpilih memiliki visi yang kuat dalam menciptakan pemerintahan yang berkomitmen pada nilai-nilai tersebut.
“Saat presiden memutuskan untuk membentuk Kementerian HAM sebagai entitas terpisah dari Kemenkumham, itu adalah tanda keseriusan terhadap isu HAM,” ujar Pigai di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).
Pigai menjelaskan, kehadiran Kementerian HAM terpisah dari kementerian lainnya menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar rakyat Indonesia.
“Tugas kami di sini adalah tidak hanya mengawasi, tetapi juga membangun dan memastikan terpenuhinya hak asasi, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pangan, dan tempat tinggal,” tambahnya.
Menjawab pertanyaan tentang peran Kementerian HAM yang mungkin tumpang tindih dengan Komnas HAM, Pigai menegaskan perbedaan mendasar antara kedua lembaga.
Komnas HAM, menurutnya, memiliki tugas untuk mengawasi kinerja pemerintah terkait HAM, sementara Kementerian HAM berfokus pada pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
“Kementerian ini ada untuk membangun. Kalau ada kasus busung lapar, orang tidak bisa sekolah, atau kesulitan mendapatkan hak-hak dasar lainnya, itu menjadi tugas kami,” jelas Pigai.
Ia juga mengingatkan bahwa Kementerian HAM bertanggung jawab dalam merancang kebijakan politik pemerintah yang berhubungan dengan HAM, sedangkan Komnas HAM memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut.
Mengenai anggaran, Pigai mengungkapkan bahwa saat ini kementeriannya baru memiliki anggaran sekitar Rp60 miliar. Namun, ia optimis bahwa anggaran tersebut akan meningkat seiring dengan perkembangan kementerian.
“Saya sudah berbicara dengan Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan, dan kami menargetkan anggaran hingga Rp20 triliun jika negara memiliki kemampuan. Dengan anggaran itu, kita bisa melakukan banyak hal untuk membangun hak asasi manusia di Indonesia,” ujarnya.
- Rencana 100 Hari: Struktur dan Sistem
Pigai juga memaparkan rencana kerja Kementerian HAM dalam 100 hari pertama. Fokus utama, menurutnya, adalah memantapkan struktur organisasi, membentuk sistem yang efektif, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
“Yang biasanya sulit itu memasukkan orang. Kami butuh setidaknya 200 orang untuk mendukung kementerian ini, dan itu akan menjadi salah satu tantangan besar ke depan,” kata Pigai.
Dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat terhadap HAM, Pigai berharap Kementerian HAM bisa menjadi garda terdepan dalam membangun Indonesia yang lebih adil, damai, dan menghargai hak asasi manusia.***
