JAKARTA, IndoBisnis – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/11).
Pertemuan ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang bebas dari intervensi.
Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan, sinergi antara KPK dan BPPIK memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.
“Posisi BPPIK strategis untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan menghilangkan ego sektoral dan menciptakan kerja sama yang solid,” ujar Nawawi.
BPPIK merupakan lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 159 Tahun 2024. Badan ini bertugas melakukan pengawasan, pengendalian, serta investigasi terhadap pelaksanaan program pembangunan nasional.
Kepala BPPIK, Aris Marsudianto, menegaskan bahwa sinergi dengan KPK akan memperkuat pengawasan anggaran negara dan mencegah potensi kerugian negara.
“Kami memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan hingga investigasi khusus terhadap potensi fraud di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Kolaborasi dengan KPK sangat diperlukan agar pengawasan berjalan efektif,” tutur Aris.
BPPIK juga memiliki tugas mengawasi penyerapan anggaran yang selama ini dibiayai oleh APBN, memastikan anggaran digunakan secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan, kerja sama dengan BPPIK dapat memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi lintas aparat penegak hukum (APH).
“Penegakan hukum yang terintegrasi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian sangat penting. Kehadiran BPPIK diharapkan memperdalam koordinasi dan supervisi untuk menekan praktik korupsi,” jelas Alex.
Selama ini, KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) telah melakukan pendampingan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan adanya BPPIK, upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi dapat ditingkatkan.
Dalam audiensi tersebut, KPK dan BPPIK membahas beberapa poin penting terkait rencana kerja sama. Deputi Korsup KPK Didik Agung Widjanarko menyatakan, sinergi ini akan mencakup transparansi anggaran dan penguatan tata kelola pemerintahan.
“KPK dan BPPIK memiliki peran saling melengkapi. Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi dasar bagi pemberantasan korupsi yang lebih terintegrasi,” ujar Didik.
Audiensi ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Nurul Ghufron, Deputi Korsup Wilayah III Ely Kusmastuti, hingga Direktur Labuksi Mungki Hadipratikto. Turut hadir jajaran struktural BPPIK, termasuk Kepala Biro Hukum Iskandar Marwanto.
Kolaborasi antara KPK dan BPPIK ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Melalui kerja sama lintas lembaga, masyarakat berharap pengelolaan keuangan negara dapat lebih transparan dan efisien.
Apakah sinergi ini akan membawa perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi? Semua mata kini tertuju pada langkah konkret yang akan diambil kedua lembaga dalam waktu dekat.***
Artikel ini telah tayang di IndoBisnis.co.id.
