IndoBisnis – Parlemen Lebanon mengguncang dunia politiknya sendiri. Sebanyak 99 dari 128 anggota parlemen memberikan suara mencabut kekebalan hukum George Bouchikian, membuka jalan bagi penuntutan pidana terhadap anggota parlemen sekaligus mantan Menteri Industri itu atas dugaan penggelapan, pemalsuan, dan pemerasan.
Tindakan tegas ini menyusul pengaduan dari sejumlah pemilik pabrik yang menuduh Bouchikian melakukan pelanggaran saat menjabat dalam kabinet mantan Perdana Menteri Najib Mikati.
“Bouchikian diduga menerima uang antara $50.000 hingga $70.000 untuk setiap izin kerja yang diajukan melalui manajer kantor dan sopir pribadinya,” ujar sumber pengadilan dikutip dari Arab News, seraya menyebut bahwa penyelidikan telah mengarah pada empat penahanan dan dua orang lainnya dalam pelarian.
Jaksa Penuntut Umum, Jamal Hajjar, sebelumnya telah memeriksa Bouchikian sebagai saksi pada akhir Juni. Namun tak lama kemudian, Bouchikian meninggalkan Lebanon dan melarikan diri ke Kanada, sebagaimana dikonfirmasi dalam pernyataan resmi dua hari lalu.
“Hakim saat itu tidak bisa menahan atau menyita paspornya karena status kekebalan parlemen. Bouchikian tampaknya memanfaatkan celah hukum ini untuk melarikan diri sebelum tuntutan resmi dijatuhkan,” tambah sumber tersebut.
Ini adalah pertama kalinya dalam 25 tahun parlemen Lebanon mencabut kekebalan anggotanya. Terakhir kali terjadi pada tahun 2000 terhadap Chahe Barsoumian atas kasus korupsi minyak.
Sementara itu, dalam sidang yang sama, 88 anggota parlemen menyetujui pemeriksaan terhadap tiga mantan Menteri Telekomunikasi, yakni Boutros Harb, Nicolas Sehnaoui, dan Jamal Jarrah, atas dugaan penyalahgunaan dana publik dan pengelolaan kontrak sewa gedung yang merugikan negara puluhan juta dolar.
“Saya tidak melanggar hukum. Saya menjaga dana publik dan siap bekerja sama dengan komite investigasi mana pun,” tegas Harb, salah satu tokoh senior blok kedaulatan Lebanon.
Sehnaoui membela diri dengan mengatakan bahwa ia telah mengupayakan harga sewa terendah untuk gedung Touch Mobile, namun ternyata struktur gedung tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Bagaimana saya bisa tahu kalau atapnya tidak kuat menahan alat berat, padahal perusahaan internasional menyatakan gedung itu layak?” ujarnya.
Jarrah mengkritik keras proses hukum yang menjeratnya.
“Jaksa tidak pernah meminta dokumen kami. Kami justru mendengar tuduhan dari media setelah meninggalkan kantor kejaksaan,” katanya.
Kasus ketiga mantan menteri ini terkait dengan sewa gedung Kassabian sebesar $10 juta yang tidak memberikan hasil apa pun, serta penggunaan dana dari dua perusahaan seluler untuk kegiatan sosial tanpa dasar hukum yang jelas.
Langkah hukum terhadap para politisi senior ini disebut sebagai bagian dari tekanan publik yang meningkat terhadap transparansi dan pemberantasan korupsi di Lebanon, negara yang tengah menghadapi krisis ekonomi dan kepercayaan rakyat yang runtuh.
Parlemen kini sedang menunggu keputusan Dewan Tertinggi untuk memutuskan apakah kasus-kasus ini layak diajukan ke pengadilan. Sementara itu, mata dunia tertuju pada apakah Lebanon benar-benar akan membersihkan rumahnya sendiri atau justru kembali pada siklus impunitas politik yang telah mengakar.
***
