- Eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna melontarkan kritik tajam terhadap hilangnya kata “kejujuran” dalam Tribrata Polri versi 2022. Ia menilai, Polri tengah mengalami krisis integritas dan kehilangan nilai moral yang menjadi pondasi kepercayaan publik.
Suara lantang dan reflektif datang dari tubuh kepolisian sendiri. Mantan Wakapolri periode 2011–2013, Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, menyoroti hilangnya nilai “kejujuran” dalam Tribrata Polri — pedoman suci yang selama ini menjadi pegangan moral Bhayangkara.
Kritik keras itu ia sampaikan dalam Dialog Kebangsaan Hari Jadi Humas Polri ke-74, yang digelar di Jakarta, Minggu (2/11/2025).
“Bapak (Moehammad) Jasin memberikan teladan: berani tanpa pamrih, jujur tanpa kompromi, mengabdi tanpa batas. Kata kejujuran yang dulu tertulis dalam Tribrata tahun 1954, tapi hilang di dalam Tribrata tahun 2022,” ujar Nanan, mengutip dari kanal YouTube Divisi Humas Polri, Senin (3/11)
Menurut Nanan, hilangnya satu kata telah menghapus sejuta makna. “Tanpa kejujuran, hukum kehilangan nurani. Tanpa kejujuran, kepercayaan rapuh seperti sekarang,” ujarnya. Ia bahkan menilai, masyarakat kini mengalami krisis kepercayaan terhadap Polri.
“Sekarang pimpinan institusi dan masyarakat untrusted terhadap Polri, bahkan ujungnya minta Polri direformasi kembali,” tuturnya.
Krisis Integritas di Tubuh Polri
Lebih jauh, Nanan memaparkan bahwa krisis Polri hari ini bukan hanya soal kelembagaan, melainkan krisis integritas yang mengguncang pondasi moral kepolisian.
“Tanpa integritas, kebenaran akan kehilangan arah. Tanpa kebenaran, kepercayaan menjadi rapuh. Integritas bukan hanya sifat pribadi, melainkan pondasi moral sistemik,” tegasnya.
Dalam pandangannya, Bhayangkara sejati adalah mereka yang mampu berkata jujur, berpikir benar, dan bertindak adil. Namun, semangat itu, kata dia, mulai luntur di tengah praktik kekuasaan dan politik jabatan.
“Dua puluh tahun kita dulu mereformasi kepolisian untuk trust building, membangun kemitraan, dan pelayanan prima. Tapi kepercayaan tak tumbuh tanpa kejujuran, kemitraan rapuh tanpa nilai, dan keunggulan kosong tanpa moral. Itu yang terjadi sekarang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Nanan juga menyinggung tiga prinsip nilai yang ia tanamkan dalam kode etik Polri ketika menjabat Wakapolri.
Ketiga nilai itu kini ia anggap sebagai koreksi terhadap pudarnya kejujuran dalam tubuh kepolisian.
“Saya dulu tanamkan tiga hal di kode etik Polri. Pertama, menambah lima tampilan kepemimpinan Polri. Kedua, tujuh karakter anggota Polri. Ketiga, menolak perintah atasan bila tidak benar — integrity defender,” ungkapnya.
Namun kini, ia menilai orientasi nilai di tubuh Polri telah bergeser.
“Nilai di atas segalanya, di atas jabatan dan materi. Sekarang ini justru no values, just status and fulus,” sindir Nanan.
Ia juga mengingatkan bahwa komitmen moral harus berdiri di atas kepentingan pribadi.
“Full commitment, no conspiracy. Jujur walaupun sendirian,” ucapnya tegas.
Dan yang terakhir, ia menyerukan agar anggota Polri berani menegur pimpinan jika salah — bukan untuk melawan, tapi menjaga kehormatan institusi.
“Lawan atasan bila tidak benar, tapi tujuannya menjaga atasan dan institusi,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Nanan menegaskan bahwa reformasi Polri tidak boleh berhenti pada level struktural. Reformasi sejati, katanya, harus menggali kembali api kejujuran yang kini redup.
“Kita sedang menyalakan kembali api kejujuran. Bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan Polri yang berintegritas,” ujar Nanan.
Sebagai catatan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat sejak 27 Januari 2021 dan akan memasuki masa pensiun pada Mei 2027.
Di bawah kepemimpinannya, sorotan publik terhadap kinerja dan integritas Polri kian meningkat, terlebih setelah serangkaian kasus besar yang mencoreng citra institusi.
***
