- Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara kuartal III 2025 kembali menembus rekor nasional. Namun di balik angka 39,10 persen yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), ekonom Unkhair Ternate Dr. Mukhtar Adam menilai geliat ekonomi itu hanya memperkaya segelintir elite industri, sementara rakyat kecil makin terhimpit oleh kemiskinan, daya beli rendah, dan kebijakan pemerintah yang menahan belanja publik.
Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara kembali mencuri perhatian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada kuartal III tahun 2025, ekonomi provinsi itu tumbuh 39,10 persen (year on year)—angka tertinggi di Indonesia. Namun di balik prestasi itu, muncul pertanyaan besar: apakah pertumbuhan ini kabar baik, atau justru kabar buruk bagi rakyat kecil?
Ekonom dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Mukhtar Adam, menyebut fenomena ini sebagai “pertumbuhan yang menyesakkan.” Menurutnya, meski terlihat spektakuler, sumber pertumbuhan ekonomi Maluku Utara masih bersandar pada sektor lama: pertambangan dan industri hilir nikel yang sudah bergerak sejak kebijakan hilirisasi tahun 2020.
“Kalau kita lihat dari hasil rilis BPS, sumber pertumbuhan ekonomi kita masih didominasi hal lama. Pertambangan dan industri pengolahan kembali mendominasi. Ini bukan kabar gembira kalau tidak diimbangi sektor rakyat,” kata Mukhtar kepada IndoBisnis dikutip, Sabtu (8/11)
Ia menjelaskan, aliran investasi senilai Rp15 triliun pada kuartal III menjadi pemicu utama melonjaknya pertumbuhan ekonomi.
Akibatnya, sektor pertambangan tumbuh 13,57 persen, sementara industri pengolahan melesat 22,73 persen. Namun, pertumbuhan itu dibayar mahal dengan kerusakan ekologis yang kian masif.
“Tanah-tanah Halmahera tidak lagi tidur. Gunung digali, hutan dibabat habis. Risiko kerusakan lingkungan makin besar setelah masuknya investasi Rp15 triliun,” ujarnya.
Sayangnya, kata Mukhtar, ledakan industri tambang dan pabrik itu tidak diikuti kemajuan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
“BPS mencatat, sektor pertanian hanya tumbuh 0,17 persen. Petani, nelayan, dan peternak kita masih tertekan. Pemerintah memang membangun rumah, tapi konsumsi masyarakat tetap rendah. Akumulasi kemiskinan belum teratasi,” jelasnya.
Dari sisi penggunaan, data menunjukkan ekspor meningkat tajam 146,14 persen, menjadi penyumbang besar bagi neraca perdagangan nasional.
Namun konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 1,82 persen, dan pengeluaran pemerintah justru minus 5,65 persen. Sementara pengeluaran lembaga non-profit (LNPRT) turun 3,14 persen.
“Inilah bukti bahwa pengeluaran pemerintah sangat penting bagi perekonomian daerah. Ketika pemerintah menahan belanja, konsumsi masyarakat ikut melemah,” kata Mukhtar.
Ia mengungkapkan bahwa hingga November 2025, realisasi belanja pegawai, termasuk P3K, baru mencapai 7 persen. Banyak pegawai belum menerima haknya, termasuk tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan, dan insentif tenaga kesehatan.
“Pemerintah menahan belanja publik, terutama dana alokasi khusus nonfisik. Padahal ini menyangkut layanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Akibat kebijakan itu, daya beli masyarakat Maluku Utara menurun drastis. BPS bahkan melaporkan adanya devaluasi daya beli, menandakan masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok.
“Kita menahan belanja karena penghasilan tak naik, sementara harga-harga justru melonjak. Akibatnya, konsumsi rumah tangga terus tertekan,” ujarnya.
Dr. Mukhtar menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan rakyat.
“Ekonomi Maluku Utara memang tumbuh tinggi, tapi rakyatnya tumbuh rendah. Ini pertumbuhan yang memperkaya oligarki, tapi membiskinkan rakyat sendiri,” tuturnya.
Ia menutup dengan pernyataan tajam yang mencerminkan paradoks ekonomi Maluku Utara:
“Ekonomi kita sukses memperkaya segelintir orang, tapi gagal mengangkat martabat rakyat. Itulah wajah ekonomi Maluku Utara kuartal III—bercahaya di atas, tapi gelap di bawah.”
***
