- Ringkasan:
- Penggunaan anggaran Dinas Perhubungan Kota Ternate kembali memantik polemik serius. Di tengah kondisi speedboat “Ternate Andalan” yang telah rusak sejak 2024 dan tidak beroperasi sepanjang 2025, anggaran fantastis sebesar Rp1,5 miliar justru tetap digelontorkan untuk BBM dan pelumas.
- Fakta yang terungkap menunjukkan anggaran tersebut dialihkan untuk menyewa speedboat demi kepentingan perjalanan dinas elite daerah—hanya tujuh kali perjalanan, namun menyedot biaya ratusan juta per trip. Publik kini mempertanyakan logika perencanaan, transparansi, hingga potensi pemborosan anggaran yang dinilai tak masuk akal.
IndoBisnis — Aroma kejanggalan dalam pengelolaan anggaran kembali menyeruak dari tubuh Pemerintah Kota Ternate. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate disorot tajam setelah tercatat menghabiskan sekitar Rp1,5 miliar untuk bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas speedboat “Ternate Andalan” sepanjang tahun 2025—padahal armada tersebut diketahui tidak beroperasi.
Data yang dihimpun menyebutkan, anggaran itu sejatinya tidak digunakan untuk operasional speedboat milik daerah, melainkan dialihkan untuk membiayai sewa speedboat bagi perjalanan dinas pimpinan daerah.
Ironisnya, speedboat “Ternate Andalan” yang menjadi dasar penganggaran telah mengalami kerusakan sejak 2024 dan tidak difungsikan sama sekali sepanjang 2025. Namun, alokasi anggaran BBM dan pelumas tetap berjalan seolah armada tersebut aktif beroperasi.
Rincian anggaran menunjukkan pembelian BBM mencapai 71.856 liter jenis Pertamax dengan total nilai Rp1.444.201.440 dari APBD Induk dan Rp244.206.240 dari APBD Perubahan. Sementara itu, pengadaan pelumas sebanyak 493 liter menelan biaya Rp71.992.600.
Alih-alih digunakan untuk kebutuhan operasional kendaraan dinas yang nyata, anggaran tersebut justru dialihkan ke Sekretariat Daerah (Setda) untuk menyewa speedboat.
Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyatakan bahwa kerusakan speedboat menjadi alasan utama pengalihan penggunaan anggaran.
“Speedboat Ternate Andalan rusak, bagaimana mau beroperasi. Jadi anggaran BBM itu digunakan untuk sewa speedboat,” ujarnya.
Namun, penjelasan tersebut justru membuka ruang tanya yang lebih luas. Mengapa anggaran BBM tetap disusun untuk armada yang tidak beroperasi? Mengapa tidak dilakukan penyesuaian sejak awal secara transparan dan sesuai kebutuhan riil?
Lebih jauh, data perjalanan dinas menunjukkan hanya terdapat tujuh kali perjalanan sepanjang tahun 2025 yang menggunakan fasilitas tersebut. Perjalanan itu dilakukan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah ke sejumlah wilayah seperti Hiri, Moti, Tidore, Sofifi, hingga Batang Dua.
Ketujuh perjalanan tersebut meliputi:
- Kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Sofifi untuk pelantikan PKK kabupaten/kota,
- Kunjungan Safari Ramadan ke Kecamatan Hiri,
- Kehadiran Wakil Wali Kota di pembukaan Gurabati Cup 2025 di Tidore,
- Pembukaan kegiatan sepak bola di Kecamatan Moti,
- Kunjungan Sekda ke Batang Dua dalam program Rabu Menyapa dan peresmian gereja,
- Penjemputan plakat pahlawan Sultan Zainal Abidin Syah di Tidore,
- Hingga rapat Koperasi Merah Putih di Sofifi.
Jika ditelisik lebih dalam, besarnya anggaran yang dihabiskan untuk hanya tujuh perjalanan dinas memicu tanda tanya besar. Secara kasar, setiap perjalanan menyedot biaya ratusan juta rupiah—angka yang dinilai tidak wajar dan berpotensi mencerminkan pemborosan anggaran.
Sejumlah pihak menilai, kondisi ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan anggaran. Pengalokasian dana untuk objek yang tidak berfungsi dinilai sebagai bentuk ketidaktepatan kebijakan, bahkan berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas keuangan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Faizal Badaruddin, belum memberikan tanggapan meskipun telah berulang kali dikonfirmasi. Sikap diam ini semakin mempertebal kecurigaan publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran di instansi tersebut.
Kasus ini kini menjadi sorotan luas dan memicu kegelisahan publik. Masyarakat menuntut penjelasan terbuka serta audit menyeluruh untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.
Di tengah tekanan publik yang terus menguat, satu hal menjadi terang: kepercayaan publik dipertaruhkan, dan akuntabilitas bukan lagi pilihan—melainkan keharusan.
***
Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
Artikel ini diterbitkan oleh IndoBisnis dengan judul: BBM Fiktif Speedboat Rusak, Anggaran Rp1,5 Miliar Dishub Ternate Dipertanyakan.
Disclaimer
Informasi yang disajikan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, hukum, maupun pajak.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial yang diambil pembaca berdasarkan informasi dalam artikel ini. Pembaca disarankan berkonsultasi dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
