- Ringkasan Berita:
- Pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi perempuan melalui Forum Nasional Kesehatan Perempuan.
- Fokus diarahkan pada deteksi dini, penguatan peran perempuan dalam keluarga, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan akses kesehatan yang merata.
IndoBisnis — Pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi seluruh perempuan melalui Forum Nasional Kesehatan Perempuan bertema “No Woman Left Behind: Akses Setara, Layanan Unggul, Masa Depan Tangguh.”
Forum yang digelar di Auditorium dr. J. Leimena, Kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (29/4/2026), menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memastikan tidak ada perempuan yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan.
Secara tidak langsung, forum ini menegaskan bahwa perempuan bukan sekadar penerima layanan, melainkan pilar utama dalam menjaga kesehatan keluarga dan menopang pembangunan nasional.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa tantangan kesehatan nasional tidak lagi sebatas memperpanjang usia hidup.
“Rata-rata usia hidup sudah 74 tahun, tetapi banyak yang mulai sakit di usia 60-an. Fokus kita adalah memperpanjang masa hidup sehat, bukan sekadar umur panjang,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan rutin terhadap tiga indikator utama: tekanan darah, gula darah, dan lemak darah.
“Kalau tiga indikator ini dijaga sejak dini, risiko penyakit kronis seperti stroke, jantung, dan gagal ginjal bisa ditekan,” tambahnya.
Penegasan ini menunjukkan pergeseran strategi pemerintah ke arah preventif, bukan reaktif.
Menkes juga menyoroti posisi strategis perempuan dalam sistem kesehatan berbasis keluarga.
“Ibu-ibu adalah tenaga kesehatan alami di rumah. Jika dibekali pengetahuan yang tepat, dampaknya luar biasa bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi pintu masuk untuk meningkatkan literasi kesehatan perempuan.
“Deteksi dini ini sangat penting, karena sebagian besar penyakit kronis bisa dicegah jika diketahui lebih awal,” tegasnya.
Pendekatan ini menempatkan perempuan tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai agen perubahan di tingkat keluarga.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa kesehatan perempuan merupakan hak dasar yang tidak dapat diabaikan.
“Perempuan bukan sekadar kelompok rentan, tetapi aktor utama pembangunan. Perempuan yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat,” ujarnya.
Pernyataan ini memperkuat bahwa investasi pada kesehatan perempuan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan reproduksi.
“Perempuan yang sehat secara fisik dan mental akan melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa layanan keluarga berencana, termasuk kontrasepsi pascapersalinan, menjadi intervensi penting untuk menekan angka kematian ibu dan bayi.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Asnawi Abdullah, menegaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari proses partisipatif dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif.
“Forum ini menjadi ruang untuk memastikan suara perempuan benar-benar didengar dalam penyusunan kebijakan,” ujarnya.
Dengan semangat No Woman Left Behind, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Tujuannya tegas: memastikan tidak ada perempuan Indonesia yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan berkualitas.
Di tengah tantangan sistem kesehatan, satu arah kebijakan ditegaskan—kesehatan perempuan adalah fondasi masa depan bangsa.
***
Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
Artikel ini diterbitkan oleh IndoBisnis dengan judul: Komitmen Pemerintah Perkuat Layanan Kesehatan Perempuan
