Ringkasan Berita:
Di tengah ambisi Indonesia menjadi pemain utama industri kendaraan listrik dunia, ekspansi tambang nikel terus meluas di berbagai daerah.
Namun, di balik tingginya permintaan global terhadap mineral kritis tersebut, masyarakat lingkar tambang justru menghadapi dampak lingkungan yang semakin serius.
WALHI Maluku Utara mengungkap aktivitas pertambangan di Pulau Obi telah memicu deforestasi, sedimentasi sungai, hingga banjir yang merendam permukiman dan kebun warga.
JAKARTA, IndoBisnis — Pemerintah Indonesia terus mempromosikan transisi energi sebagai langkah strategis menghadapi krisis iklim global. Dalam agenda tersebut, kebutuhan terhadap mineral kritis seperti nikel, litium, tembaga, dan kobalt terus meningkat untuk mendukung industri kendaraan listrik serta pengembangan energi terbarukan.
Sebagai negara dengan salah satu cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia, Indonesia menjadi pusat perhatian investor global yang memburu pasokan bahan baku baterai kendaraan listrik. Nikel bahkan diposisikan sebagai komoditas kunci dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya di sektor transportasi.
Namun, di balik narasi energi hijau tersebut, berbagai organisasi lingkungan menyoroti munculnya persoalan ekologis yang semakin serius di kawasan pertambangan.
Direktur WALHI Maluku Utara, Astuti N. Kilwauw, menilai aktivitas pertambangan berskala besar telah membawa konsekuensi langsung terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di Pulau Obi.
Dalam Media Briefing di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026, Astuti mengungkapkan bahwa perubahan bentang alam akibat pembukaan hutan untuk kebutuhan tambang telah meningkatkan risiko banjir di Desa Kawasi.
“Sebelum industri ekstraktif seperti PT Harita Nikel beroperasi di Pulau Obi, Desa Kawasi sangat jarang mengalami banjir akibat luapan Sungai Todoku. Namun, pembukaan hutan secara masif untuk aktivitas tambang dan pembangunan infrastruktur perusahaan memicu deforestasi dan sedimentasi yang menyebabkan sungai meluap hingga membanjiri perkebunan serta permukiman warga,” kata Astuti N. Kilwauw dikutip, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekspansi industri ekstraktif tidak hanya berdampak pada kawasan hutan, tetapi juga langsung memengaruhi keamanan ruang hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya alam setempat.
WALHI menilai pembukaan lahan dalam skala besar untuk kepentingan pertambangan telah mempercepat laju deforestasi di Pulau Obi. Hilangnya tutupan hutan menyebabkan berkurangnya kemampuan kawasan dalam menyerap air hujan dan menjaga stabilitas daerah aliran sungai.
Akibatnya, sedimentasi meningkat dan kapasitas sungai menurun sehingga memicu luapan air ketika curah hujan tinggi terjadi.
Dampak tersebut tidak hanya mengancam permukiman warga, tetapi juga merusak lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.
Kritik terhadap ekspansi tambang nikel muncul di tengah meningkatnya permintaan global terhadap bahan baku kendaraan listrik. Berbagai kelompok masyarakat sipil menilai transisi energi seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga memastikan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat terdampak.
Mereka mengingatkan bahwa energi bersih tidak boleh dibangun dengan mengorbankan hutan, sumber air, dan ruang hidup warga yang berada di sekitar kawasan tambang.
Jika praktik eksploitasi sumber daya alam terus berlangsung tanpa pengawasan ketat, maka transisi energi berisiko melahirkan krisis sosial dan ekologis baru di daerah penghasil mineral kritis.
Di satu sisi, nikel Indonesia menjadi komoditas strategis yang diburu dunia untuk mendukung revolusi kendaraan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat di wilayah lingkar tambang masih harus menghadapi ancaman banjir, kerusakan lingkungan, dan menyempitnya ruang hidup akibat ekspansi industri ekstraktif.
Kondisi tersebut menjadi potret kontras dari agenda hilirisasi dan transisi energi yang terus didorong pemerintah. Ketika dunia menikmati manfaat energi hijau, sebagian masyarakat di daerah tambang justru menghadapi beban ekologis yang semakin berat.
***
Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
