JAKARTA, IndoBisnis – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memberikan respons singkat terkait insiden dimarahinya oleh anggota Komisi X DPR Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR pada 6 Juni 2024 lalu.
Seperti dilansir dari kompas.com Saat ditemui oleh awak media di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024), Nadiem memilih untuk menghindar dan hanya mengucapkan terima kasih.
“Terima kasih, ya, mari, terima kasih,” ujarnya singkat sebelum langsung berlari kecil masuk ke mobilnya dengan kawalan ajudan.
Insiden ini bermula saat Anita Jacoba Gah meluapkan amarahnya dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan jajaran Kemendikbud, termasuk Nadiem Makarim.
Anita dengan tegas meminta pimpinan Komisi X memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
Dalam rapat yang berlangsung pada 6 Juni 2024, Anita menyinggung kekurangan anggaran sebesar Rp 15 triliun di Kemendikbud dan menekankan bahwa kementerian seharusnya melakukan koreksi diri.
“Masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran itu ke daerah,” kata Anita sambil menunjuk Nadiem.
Anita memberikan contoh kasus di daerah pemilihannya di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana ada 17 bangunan sekolah yang belum selesai pembangunannya meskipun anggarannya sudah ada sejak 2021.
Selain itu, ia juga menyoroti masalah tunjangan guru dan pelaksanaan program-program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Menurut Anita, banyak guru di daerah terpencil yang belum menerima tunjangan, serta dana PIP dan KIP yang tidak sampai ke penerima yang berhak.
Ia juga menantang Kemendikbud untuk turun langsung ke lapangan memeriksa penerima program-program tersebut.
“Tolong ibu saya minta ke pimpinan, kita berikan rekomendasi ke KPK, periksa dari tahun 2021, 2022, 2023. Enggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis bukan untuk rakyat,” tegas Anita.
Pihak Kemendikbud belum memberikan tanggapan resmi lebih lanjut mengenai desakan pemeriksaan anggaran oleh KPK ini. Perkembangan lebih lanjut terkait masalah ini akan terus kami pantau.***
