- Dr. Arman Husen dorong efisiensi anggaran, komunikasi pusat, dan penguatan PAD sebagai strategi menghadapi pemotongan TKD di Maluku Utara.
Tekanan fiskal yang melanda pemerintah daerah Maluku Utara menuntut langkah cepat dan tepat. Ahli fiskal Universitas Khairun Ternate, Dr. Arman Husen, menekankan pentingnya refocusing dan efisiensi anggaran sebagai langkah awal, sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menopang kebutuhan keuangan lokal.
“Daerah perlu memangkas pos belanja yang kurang prioritas, seperti biaya operasional dan perjalanan dinas, namun gaji dan tunjangan ASN harus tetap dibayarkan. Pengawasan ketat menjadi kunci agar tidak terjadi pemborosan,” tegas Dr. Arman, Sabtu (15/11).
Selain itu, komunikasi dengan pemerintah pusat dianggap sangat vital. Dr. Arman menjelaskan bahwa memahami maksud pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan mencari solusi jangka panjang bisa membantu daerah menyesuaikan anggaran.
“Jika pemotongan berat, daerah bisa mengusulkan kompensasi, misalnya melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Koordinasi yang baik mencegah saling menyalahkan dan menciptakan sinergi,” paparnya.
Penguatan PAD juga menjadi langkah strategis. Dr. Arman menyarankan strategi peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor, penertiban kendaraan tidak layak jalan, serta penutupan kebocoran penerimaan pajak daerah lainnya.
“PAD yang dikelola transparan dan efisien dapat mengurangi ketergantungan pada dana pusat sekaligus menopang pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.
Mitigasi dampak terhadap publik juga tak kalah penting. Identifikasi belanja pegawai yang terdampak pemotongan TKD dan transparansi proyek pembangunan yang tertunda perlu dilakukan.
“Transparansi kepada masyarakat mencegah kesalahpahaman dan gejolak sosial. Semua pihak harus memahami bahwa pemangkasan anggaran bukan berarti pembangunan berhenti, tapi menyesuaikan prioritas dan efisiensi,” pungkasnya.
***
