IndoBisnis — Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara, Basri Salama, melontarkan sindiran tajam terhadap Gubernur Maluku Utara yang tidak hadir dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Hanura yang digelar pada Gedung Dua’fa Center Senin malam, 16 Juni 2025, di Kota Ternate.
Dalam sambutannya, Basri mengaku tidak mempersoalkan ketidakhadiran gubernur, namun ia menyayangkan sikap yang tidak menyampaikan alasan ketidakhadiran secara terbuka.
“Saya memang sering kritik gubernur, jadi mungkin karena itu beliau tidak datang. Tapi kalau tidak hadir, seharusnya beri alasan. Kami ini mengundang karena menjaga etika politik,” kata Basri di hadapan kader partai Hanura.
Basri menegaskan bahwa seorang pemimpin politik di daerah memiliki kewajiban untuk hadir atau setidaknya menghargai undangan resmi yang datang dari partai politik yang sah dan diakui.
Tak hanya gubernur, Basri juga menyentil sejumlah ketua partai politik koalisi yang tidak hadir. Ia menyebut hanya Partai NasDem, PPP, dan Partai Gelora yang hadir dalam acara tersebut.
“Ketua-ketua partai koalisi sebelah tidak datang. Cuma Pak Issa dari NasDem dan beberapa dari PPP serta Gelora yang hadir. Kayaknya mereka dilarang hadir atau bagaimana?” ujarnya dengan nada bertanya.
Basri mengucapkan terima kasih kepada kader Hanura dari Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu yang rela menempuh perjalanan panjang, bahkan hampir mengalami kecelakaan, demi hadir di Ternate.
Hanura Tangguh di Tengah Tekanan Efisiensi
Basri juga menyoroti tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi semua institusi, termasuk partai politik. Ia menyebut Hanura tetap solid menggelar Musda di tengah keterbatasan tersebut.
“Ini mungkin Musda pertama yang digelar partai politik di tahun ini. Bahkan partai sebesar Gerindra pun cuma bikin acara di hotel kecil. Jadi efisiensi ini benar-benar berdampak,” katanya.
Dalam pidatonya yang penuh semangat, Basri menyampaikan kritik keras kepada politisi yang menjadikan politik sebagai tempat mencari keuntungan pribadi.
“Kalau masuk politik hanya untuk cari kursi, lalu hitung-hitungan modal, lebih baik jadi pedagang! Di politik tidak ada politisi kaya. Kalau ada yang kaya, dia bukan politisi, dia pedagang,” tegas Basri yang disambut riuh tepuk tangan.
Menurutnya, politik adalah bentuk pengabdian tertinggi kepada rakyat, terutama rakyat yang tertindas dan terpinggirkan. Ia meminta para kader Hanura untuk menjadikan politik sebagai sarana ibadah sosial.
Basri juga mengenang kepemimpinan Haji Taib Armain, Gubernur definitif pertama Maluku Utara, yang menurutnya berhasil melakukan pemulihan sosial dan ekonomi pasca-konflik serta membangun konektivitas antarwilayah.
“Lima tahun pertama Haji Taib fokus bangun rumah rusak dan satukan masyarakat. Lima tahun kedua beliau bawa kepala dinas ke Jakarta dan bangun konektivitas antarpulau. Itu pemimpin visioner,” ucap Basri.
Ia membandingkan pencapaian itu dengan kondisi saat ini yang menurutnya minim terobosan berarti di tingkat provinsi.
Basri menjelaskan bahwa Musda bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari tahapan konsolidasi partai. Ia menyebut masa jabatannya yang semula berakhir 21 Mei lalu diperpanjang untuk melaksanakan Musda sesuai arahan Ketua Umum DPP Hanura.
“Musda ini bukan tujuan akhir. Ini hanya mekanisme. Yang utama adalah kerja nyata untuk rakyat,” tandasnya.
***
