- KPK menekankan perlunya penguatan integritas dan transparansi di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.
- Pemerintah daerah diingatkan untuk serius memperbaiki sistem keuangan dan membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara agar memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Juru Bicara KPK, Budy Prasetyo, menyampaikan bahwa hasil evaluasi terbaru lembaganya menjadi sinyal penting bagi seluruh kepala daerah di Maluku Utara untuk berbenah, terutama dalam hal integritas dan pengawasan pengelolaan keuangan publik.
“Hasil tersebut menjadi indikasi penting untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Budy Prasetyo kepada IndoBisnis, Minggu (26/10/2025).
Menurut Budy, KPK terus mendorong adanya komitmen perbaikan menyeluruh, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di setiap kabupaten dan kota.
Ia menilai, tata kelola pemerintahan yang baik harus dimulai dari pengelolaan anggaran yang transparan, efisien, serta berpihak pada kepentingan publik.
“Kami mendorong agar seluruh jajaran pemerintah daerah di Maluku Utara memperkuat komitmen untuk memperbaiki sistem keuangan dan pengawasan publik. Tata kelola yang transparan adalah dasar dari pemerintahan yang berintegritas,” tegasnya.
KPK menilai, lemahnya sistem kontrol dan minimnya keterbukaan informasi menjadi celah rawan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama di level kabupaten/kota. Karena itu, pengawasan dan evaluasi secara rutin perlu diperkuat.
Dalam upaya mendorong keterbukaan informasi, KPK menyediakan akses publik melalui platform jaga.id. Data pengelolaan anggaran daerah dapat diakses secara terbuka, sehingga masyarakat bisa ikut memantau jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
Budy menjelaskan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dari strategi pencegahan korupsi. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengawasan, maka semakin kecil peluang penyimpangan terjadi.
“Transparansi informasi ini sebagai bentuk upaya agar masyarakat bisa secara proaktif turut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” jelas Budy.
KPK berharap, kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat memperkuat budaya integritas dalam birokrasi serta memastikan penggunaan anggaran publik benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
***
