- Ekonom Universitas Khairun, Dr. Mukhtar Adam, mengurai perjalanan ekonomi Maluku Utara dari tekanan harga komoditas hingga lonjakan investasi nikel. Ia menegaskan pentingnya menata kembali arah pembangunan Sofifi Halmahera Metropolitan sebagai resolusi baru perekonomian daerah.
Ekonom Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Mukhtar Adam, mengajak publik untuk menengok kembali perjalanan panjang ekonomi Maluku Utara sejak tahun 2019 hingga 2025.
Dalam pandangannya, banyak hal telah berubah, dari gejolak harga komoditas, derasnya arus investasi, hingga mimpi membangun Sofifi Halmahera Metropolitan sebagai poros baru pertumbuhan ekonomi di Timur Indonesia.
“Transkiraha itu bagian dari misi pemerintahan saat ini, yang dalam rumusannya disebut dengan Sofifi Halmahera Metropolitan,” ujar Mukhtar pekan ini kepada IndoBisnis (11/11/2025)
Menurutnya, konsep metropolitan di Sofifi adalah mimpi besar untuk membangun kota baru di Pulau Halmahera—pulau yang selama ini menyimpan potensi sumber daya alam besar namun belum termanfaatkan maksimal.
Mukhtar kemudian mengajak publik untuk melihat kembali ke belakang. “Kalau kita setback ke 2019, Maluku Utara mengalami tekanan berat akibat anjloknya harga kopra hingga hanya Rp2.500 per kilogram,” jelasnya.
Kondisi itu, katanya, menjadi titik awal keterpurukan ekonomi daerah sebelum gelombang kebijakan nasional datang membawa arah baru.
Memasuki tahun 2020, pemerintah pusat di bawah Presiden Joko Widodo mulai menerapkan kebijakan hilirisasi disertai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Mukhtar menilai, aturan itu memangkas banyak kewenangan daerah dalam urusan ekonomi dan investasi.
“Hampir semua daerah kehilangan otonomi dalam mengambil kebijakan. Setelah pusat mengambil alih kewenangan, daerah mau tak mau harus mengikuti arah kebijakan nasional,” katanya.
Namun, di sisi lain, hilirisasi itu juga menimbulkan efek domino positif. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara meningkat tajam.
Data Bank Indonesia mencatat, pada 2022 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 22,78 persen (year on year)—angka yang bahkan menjadi bahan pidato utama Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan Bank Indonesia kala itu.
“Itu fenomena luar biasa. Tapi yang perlu kita renungkan, apakah pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal?” tegas Mukhtar.
- Dari Emas ke Nikel: Pergeseran Pusat Pertumbuhan
Menurut Mukhtar, sejak kapasitas produksi PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menurun pada 2022, kegiatan ekonomi tambang berpindah dari emas ke nikel. “Kita sedang menyaksikan pergeseran poros ekonomi. Dari Malifut di utara yang dulunya emas, kini bergerak ke sektor nikel,” paparnya.
Dua wilayah yang menjadi episentrum baru adalah Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah bahkan disebut mencapai lebih dari 100 persen, menjadikannya salah satu kabupaten dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia.
“Dulu Halmahera Tengah berada di posisi bawah dalam struktur ekonomi provinsi. Sekarang, ia menjadi motor utama. Diikuti Halmahera Timur dan Halmahera Selatan yang sama-sama menyalakan mesin pertumbuhan,” terang Mukhtar.
Lonjakan itu menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada tahun 2022.
Namun, di tengah ledakan industri tambang, Mukhtar menyoroti lambatnya pembangunan di ibu kota provinsi, Sofifi.
“Pertumbuhan industri di Halmahera Tengah, Timur, dan Utara begitu cepat, tapi Sofifi justru tertinggal. Padahal kota ini seharusnya menjadi penyeimbang, pusat pelayanan, dan penopang pertumbuhan baru,” katanya.
Ia menilai, pembangunan Sofifi sebagai “metropolitan penyeimbang” harus segera diwujudkan agar mampu melayani kebutuhan industri, perdagangan, dan jasa. “Kalau tidak, ekonomi kita akan timpang. Daerah tumbuh cepat, tapi ibu kota stagnan,” ujarnya.
Mukhtar menyebut, berbagai riset telah membuktikan bahwa pertumbuhan industri besar selalu memberi multiplier effect terhadap sektor kecil—industri rumahan, perdagangan, dan jasa.
“Sayangnya, di Halmahera efek itu belum terasa karena belum ada satu pun pusat ekonomi baru yang benar-benar dirancang dengan baik,” tambahnya.
Pertumbuhan yang tinggi juga tidak otomatis menyerap tenaga kerja lokal. Menurut Mukhtar, kesiapan SDM dan pendidikan vokasi di Maluku Utara masih tertinggal jauh.
“Ketika industri terbuka, justru tenaga kerja dari luar daerah yang terserap. Kita melihat banyak pekerja datang dari Maluku, Sulawesi, dan Jawa,” katanya.
Akibatnya, meski ekonomi daerah tumbuh pesat, dampaknya tidak terlalu terasa di ekonomi lokal.
“Pertumbuhan kita tinggi, tapi kesejahteraan masyarakat stagnan. Itu karena uang berputar keluar daerah,” ujarnya menegaskan.
Data Bank Indonesia juga mencatat fenomena outflow uang kartal dari Maluku Utara ke wilayah industri. Banyak dana yang beredar justru mengalir ke luar provinsi, bukan berputar di pasar lokal.
“Ini menjadi catatan penting. Investasi besar tidak otomatis berarti uangnya tinggal di sini. Banyak yang lari keluar, dan itu tanda kita belum punya sistem ekonomi lokal yang kokoh,” jelas Mukhtar.
Ia mendorong pemerintah daerah agar segera menyiapkan kantong-kantong ekonomi baru di sekitar Sofifi, Lelief (Halmahera Tengah), dan Maba (Halmahera Timur).
“Jadikan jalur penghubung antarwilayah itu sebagai koridor ekonomi baru. Di situlah masa depan Halmahera Metropolitan,” katanya.
***
