Jakarta, IndoBusiness — Isu politisasi bantuan sosial atau Bansos tengah menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memaparkan penjelasannya dalam film dokumenter “Dirty Vote”. Film dokumenter yang mengungkap dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan Presiden Jokowi ini dirilis hari ini, Minggu, 11 Februari 2024.
“Mengapa Bansos dijadikan alat politik? Ada konsep dalam ilmu politik yang disebut politik tong babi,” kata Bivitri dalam film yang disutradarai Dandy Laksono itu. Seperti dilansir IndoBisnis.co.id, mengutip dari Tempo.co, Minggu 11 Februari 2024.
Bivitri menjelaskan, politik tong babi merupakan istilah yang berasal dari era perbudakan di Amerika Serikat. Saat itu, para budak harus berebut mendapatkan daging babi yang diawetkan dari tong. Para budak kemudian berebut daging babi di dalam tong.
“Akhirnya muncul istilah ada orang yang berebut bagiannya demi kenyamanannya,” jelas Bivitri.
Dalam konteks politik saat ini, Bivitri mengatakan politik tong babi adalah cara berpolitik dengan menggunakan uang negara. Uang ini disalurkan ke daerah pemilihan oleh para politisi agar bisa dipilih kembali.
“Tentu saja kali ini Jokowi tidak meminta masyarakat memilih dirinya, melainkan penggantinya,” kata Bivitri.
Dalam pemaparannya di film “Suara Kotor”, Bivitri memang menyoroti pencairan dana Bansos yang berlebihan menjelang pemilu 2024. Sebab, pada bulan Januari saja, pemerintah sudah mengeluarkan dana sebesar Rp78,06 triliun. Jenis bantuan yang diberikan melalui anggaran ini antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.
Sebelumnya, pada tahun 2023, Jokowi juga mencairkan Bansos beras periode Maret-Mei senilai Rp7,9 triliun dan periode September-November Rp8 triliun. Bansos Beras berlanjut hingga Desember dengan alokasi dana sebesar Rp 2,7 triliun. Tak hanya itu, sepanjang tahun lalu, Presiden Jokowi mengucurkan Rp 81,2 triliun untuk PKH dan program kartu Sembako. Lalu, untuk PIP, KIP, bantuan iuran pekerja, dan Bansos lainnya senilai Rp 82,3 triliun. Sedangkan bantuan PKH dan BPNT mencapai Rp 114,3 triliun.
Kemudian untuk tahun ini, Presiden Jokowi merencanakan Bansos Sembako untuk 18,8 juta kepala keluarga atau KK. Kemudian beras 10 kg seharga 22 juta KK dan BLT seharga 18 juta KK. Jika ditotal dengan program Bansos lainnya, Presiden Jokowi mengalokasikan dana sebesar Rp508 triliun atau meningkat dari rencana sebelumnya senilai Rp496,8 triliun.
“Di sini kita melihat bagaimana Bansos digunakan secara berlebihan dan melebihi apa yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19,” kata Bivitri.
Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana perlindungan sosial atau Perlinsos senilai Rp498 triliun saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2021 mengalokasikan Rp468,2 triliun dan pada tahun 2022 sebesar Rp460,2 triliun.
Selain anggaran, yang disorot adalah penyaluran Bansos yang dilakukan Presiden. Namun, kata Bivitri, Bansos merupakan fasilitas negara yang harus disalurkan sesuai struktur negara.
“Siapa yang berhak atau berwenang? Jawabannya Kementerian Sosial,” kata Bivitri. Namun yang terjadi, data kemiskinan Kementerian Sosial tidak digunakan. “Mungkin karena Mensos saat ini dari PDIP yang berselisih dengan penerus Jokowi,”
Film “Dirty Vote” dirilis di YouTube “Dirty Vote” pada 11 Februari 2024. Film “Dirty Vote” dibintangi oleh tiga pakar hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menyajikan sejumlah data dan mengungkap pelanggaran dan kecurangan undang-undang pemilu saat ini.
Ada beberapa poin yang disampaikan Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari dalam film berdurasi 1 jam 55 menit 22 detik itu. Diantaranya soal penipuan melalui penunjukan 20 kepala daerah, tekanan terhadap kepala desa agar mendukung calon tertentu, dan penyaluran bantuan sosial atau Bansos yang berlebihan.
Pada Pilpres tahun ini, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pasangan ini akan bersaing dengan dua pasangan lainnya yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Pencalonan Gibran menyedot perhatian publik karena ia melangkah maju setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang juga paman Gibran mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon wakil presiden adalah 40 tahun. Keputusan ini memungkinkan Gibran yang seharusnya tidak memenuhi syarat, bisa mencalonkan diri sebagai presiden.
Meski Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat sehingga putusan tersebut cacat etik, namun pendaftaran Gibran tetap dilakukan. Pasangan Prabowo-Gibran didukung oleh Jokowi dan beberapa menterinya. Belakangan ini, Presiden Joko Widodo juga diduga melakukan sejumlah manuver politik untuk mendukung Prabowo-Gibran.
Film ini awalnya dijadwalkan tayang pada pukul 11.00 namun diundur hingga pukul 11.39 WIB. Namun, sebelum film tersebut dirilis, TKN Prabowo Gibran sudah lebih dulu menggelar konferensi pers dan menuding film tersebut mengandung fitnah.
Sementara, Wakil Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman mempertanyakan film Dirty Vote, film dokumenter yang mengungkap berbagai dugaan kecurangan pemilu.
“Kebanyakan yang disampaikan dalam film tersebut adalah fitnah, narasi kebencian yang sangat berasumsi dan tidak ilmiah,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di YouTube Prabowo Gibran, Minggu, 11 Februari 2024.***
