HALMAHERA TIMUR, IndoBisnis — Perwakilan masyarakat adat Kesultanan Tidore, Taskin Dano, menyampaikan pernyataan resmi terkait munculnya gerakan yang dimotori oleh Kimalaha Wayamli tanpa koordinasi dengan Sanghaji maupun Kesultanan.
Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan yang mengatasnamakan adat harus mengikuti prosedur dan tata cara yang sah sesuai tradisi Kesultanan.
“Gerakan yang dilakukan oleh Kimalaha Wayamli tidak pernah berkoordinasi dengan Sanghaji maupun Kesultanan. Kami tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah dilibatkan,” ujar Taskin, Selasa, 22 April 2025, dengan nada tegas namun bijaksana.
Ia menjelaskan bahwa Kesultanan Tidore selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat adat, terlebih jika menyangkut kesejahteraan bersama.
Jika tuntutan yang diajukan murni berasal dari masyarakat adat dan diabaikan oleh pihak pengembang, maka Kesultanan akan berada di garda terdepan mendukung perjuangan tersebut.
“Kalau memang murni berasal dari masyarakat adat dan menyangkut kesejahteraan, maka itu juga menjadi tanggung jawab kami. Kesultanan akan mendukung sepenuhnya,” katanya.
Namun, Taskin menekankan bahwa gerakan yang tidak dilandasi niat murni, tetapi justru mencatut nama adat dan Kesultanan demi kepentingan pribadi atau kelompok pribadi, merupakan pelanggaran serius terhadap kehormatan adat di harapkan bisa menjaga kondusifitas
“Kami menolak keras jika nama adat dan Kesultanan diseret untuk propaganda atau kepentingan segelintir orang. Itu menyesatkan dan mencoreng kehormatan adat,” tambahnya.
Ia juga menyerukan agar aparat penegak hukum segera menindak oknum-oknum yang secara sadar menggunakan nama Sultan atau lembaga Kesultanan untuk kepentingan pribadi tanpa dasar.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya mencemarkan nama baik Kesultanan, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap adat.
“Kalau ada yang bawa-bawa nama Sultan untuk hal yang tidak benar, maka itu patut ditindak. Aparat hukum tahu siapa pelakunya, dan kami harap segera ditindak. Jangan biarkan adat dilecehkan,” pungkasnya.
Kesultanan Tidore mengimbau seluruh pihak untuk menjaga martabat adat, mengikuti jalur yang sah dalam menyampaikan aspirasi, serta tidak menggunakan nama adat sebagai alat kepentingan politik atau ekonomi pribadi.
Warisan budaya harus dijaga dengan kehormatan, bukan dijadikan alat kepentingan sesaat.***
