IndoBisnis – Rabu yang panas di Teheran menjadi saksi atas langkah besar yang diambil Republik Islam Iran. Dalam sebuah keputusan bersejarah, Iran secara resmi menghentikan seluruh bentuk kerja sama dengan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
Langkah ini datang tidak lama setelah serangkaian serangan udara yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat menghantam fasilitas-fasilitas nuklir Iran, menyulut ketegangan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Mengutip laporan AFP, konflik antara Iran dan Israel yang pecah pada 13 Juni dan berlangsung selama dua belas hari telah membawa konsekuensi besar, tidak hanya bagi hubungan kedua negara, tetapi juga terhadap dinamika antara Teheran dan IAEA.
Pada 25 Juni, satu hari setelah gencatan senjata tercapai, parlemen Iran dengan suara mayoritas menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menangguhkan kerja sama dengan IAEA. RUU itu kemudian meluncur cepat melewati Dewan Wali—badan pengawas legislatif—dan pada akhirnya disahkan oleh Presiden Iran, Masoud Pezeshkian.
Dalam siaran langsung TV pemerintah Iran pada hari Rabu, disampaikan dengan tegas, “Masoud Pezeshkian mengumumkan undang-undang yang menangguhkan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional.”
Pengayaan Uranium dan Kedaulatan Nuklir
Teks resmi undang-undang yang dirilis media Iran menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk “memastikan dukungan penuh terhadap hak-hak yang melekat pada Republik Islam Iran” sesuai dengan ketentuan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir. Penekanan khusus diberikan pada hak Iran untuk melakukan “pengayaan uranium,” yang selama ini menjadi pokok pertentangan utama antara Teheran dan Washington.
Amerika Serikat, bersama Israel dan negara-negara Barat lainnya, selama bertahun-tahun menuduh Iran berusaha mengembangkan senjata nuklir. Namun, tuduhan ini selalu dibantah oleh Teheran, yang bersikeras bahwa program nuklirnya bertujuan damai dan sah secara hukum internasional.
Meskipun naskah undang-undang tidak menyebutkan secara rinci tindakan teknis apa yang akan diambil, keputusan ini memberi sinyal kuat bahwa akses inspektur IAEA ke fasilitas-fasilitas nuklir yang sebelumnya dibuka oleh Iran kemungkinan besar akan dicabut atau dibatasi.
Kritik Tajam terhadap IAEA dan Rafael Grossi
Kemarahan Iran tidak berhenti pada sekadar penangguhan kerja sama. Sejumlah pejabat tinggi Iran menuding IAEA bersikap pasif dalam menyikapi serangan Israel dan AS terhadap infrastruktur nuklir Iran.
Teheran juga mengecam keras resolusi IAEA yang diadopsi pada 12 Juni—hanya sehari sebelum pecahnya perang—yang menuduh Iran gagal memenuhi kewajiban nuklirnya. Bagi Iran, resolusi itu adalah dalih yang digunakan musuh untuk melancarkan serangan brutal.
Ali Mozaffari, pejabat senior kehakiman Iran, pada hari Rabu menyebut bahwa Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, “harus diminta pertanggungjawaban” atas perannya dalam “mempersiapkan dasar untuk kejahatan” terhadap Iran. Pernyataan keras itu mengacu pada serangan udara Israel.
Mozaffari bahkan menuduh Grossi terlibat dalam “tindakan penipuan dan pelaporan palsu,” seperti dilansir oleh kantor berita Tasnim. Dalam semangat pembelaan terhadap kedaulatan, Iran menolak permintaan Grossi untuk mengunjungi fasilitas nuklir yang menjadi sasaran pengeboman, seraya menyebut tindakannya “merusak” dan penuh “niat jahat.”
Meski demikian, Teheran menegaskan bahwa tidak ada ancaman terhadap Grossi atau para inspektur dari agensinya. Namun, Prancis, Jerman, dan Inggris menyuarakan keprihatinan atas “ancaman” yang tidak dijelaskan secara spesifik terhadap pimpinan IAEA.
Kritik terhadap Grossi juga mencuat dari media dalam negeri. Surat kabar konservatif Kayhan bahkan menuduh Grossi sebagai “mata-mata Israel” dan menyatakan bahwa ia “harus dieksekusi.”
Suara Publik Iran dan Gelombang Ketidakpercayaan
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, pada hari Senin mengatakan bahwa pemungutan suara parlemen untuk menghentikan kerja sama dengan IAEA mencerminkan “kekhawatiran dan kemarahan opini publik Iran.” Ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga internasional disebut telah mencapai titik puncak.
Perang 12 Hari yang Membakar Timur Tengah
Perang dimulai ketika Israel meluncurkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Iran, menargetkan tokoh militer dan ilmuwan nuklir. Sebagai respons, Iran mengerahkan ratusan rudal dan pesawat nirawak ke wilayah Israel.
Puncak eskalasi terjadi pada 22 Juni. Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, menyerang fasilitas nuklir Iran di Fordo, Isfahan, dan Natanz. Serangan ini disebut sebagai operasi militer terbesar terhadap program nuklir Iran dalam sejarah. Menurut pengadilan Iran, lebih dari 900 orang tewas akibat serangan ini.
Iran tidak tinggal diam. Gelombang serangan balasan diluncurkan ke wilayah Israel, menewaskan 28 orang, sebagaimana disampaikan oleh otoritas Israel.
Presiden AS Donald Trump dalam pernyataan resminya mengatakan bahwa operasi itu telah “melenyapkan” program nuklir Iran. Namun hingga kini, dampak sebenarnya dari serangan tersebut masih belum dapat diverifikasi secara independen.
Pengetahuan Tidak Bisa Dihancurkan oleh Bom
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengakui bahwa serangan tersebut menyebabkan “kerusakan serius” pada situs-situs nuklir Iran.
Namun dalam wawancara bersama CBS Evening News, ia dengan tenang menegaskan: “Seseorang tidak dapat melenyapkan teknologi dan sains… melalui pengeboman.”
Pernyataan itu menjadi simbol perlawanan Iran terhadap tekanan militer dan diplomatik dari negara-negara Barat. Bagi Teheran, ilmu pengetahuan adalah kekuatan yang tidak bisa dipadamkan oleh roket ataupun rudal kendali.
***
