- Dalam Rapat Paripurna Penetapan APBD 2026, Anggota DPRD Soroti Pentingnya Payung Hukum untuk Donasi dan Permintaan Realisasi Anggaran untuk Pulau Obi.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Halmahera Selatan melempar “alarm keras” kepada pemerintah daerah agar pembangunan difokuskan pada keadilan dan transparansi.
Interupsi Pimpinan dalam Rapat Paripurna ke-42 Masa Persidangan III Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Platform Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Senin (17/11/2025) malam.
Anggota DPRD dari Dapil Pulau Obi, Muhammad Saleh Nijar, S.H., tampil paling lantang. Dengan gaya bicara tegas, Nijar menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus dirasakan oleh masyarakat, bukan segelintir kelompok di lingkaran kekuasaan.
“Yang paling terpenting adalah program tepat sasaran. Dapat dinikmati oleh masyarakat. Satu rupiah harus Pak Bupati pastikan dirasakan oleh masyarakat, bukan dirasakan oleh orang-orang di lingkar kekuasaan. Itu yang saya inginkan,” ujarnya dengan nada menguat.
Dalam forum paripurna tersebut, Nijar membuka kritik soal model pembangunan berbasis zonasi yang belakangan diterapkan pemerintah daerah. Ia menilai sistem itu belum memiliki pijakan hukum yang kokoh.
“Saya sarankan agar ini tidak menjadi kesalahan pada saat pertanggungjawaban. Karena saya belum melihat secara jelas, legal standing atau dasar hukum model zonasi yang dilakukan,” tegasnya.
Ia bahkan menyarankan agar pemerintah daerah segera menerbitkan peraturan bupati atau peraturan daerah agar zonasi tidak menjadi kebijakan abu-abu.
“Kalau bisa diperbup atau diperdakan, sehingga bisa kuat dan bisa dipegang sebagai dasar untuk melakukan zonasi dalam proses pembangunan di Halmahera Selatan,” imbuhnya.
Nijar kemudian menyentil Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, terkait janji alokasi anggaran Rp18 miliar untuk Pulau Obi. Ia menyebut kontribusi Obi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp400 miliyar setiap tahun, sehingga alokasi tersebut adalah bentuk penghargaan yang layak.
“Saya mohon dengan hormat… saya minta kepada Saudara Bupati paling tidak membalas jasa. Dari pernyataan Saudara Bupati, anggaran Rp18 miliar akan digelontorkan ke Obi. Sebelum terjadi efisiensi, paling tidak itu bisa dirasakan oleh masyarakat di Pulau Obi,” jelasnya.
Selain isu besar seperti zonasi dan janji anggaran, Nijar juga menyoroti proyek strategis bernilai kecil namun berdaya ungkit tinggi: pembangunan jalan Desa Madopolo Timur menuju objek wisata Santari. Dengan anggaran sekitar Rp1,5 miliar, proyek itu diyakini mampu membuka akses perkebunan, mempercepat mobilitas warga, hingga meningkatkan potensi PAD melalui sektor wisata.
Pada bagian akhir penyampaiannya, Nijar menegaskan kembali bahwa program prioritas daerah harus selaras dengan aspirasi masyarakat.
“Kami sesungguhnya hanya ingin menggunakan fungsi kami sebagai anggota DPRD, corong rakyat, untuk menyampaikan apa yang kami dapatkan pada saat reses. Apa yang diperoleh dari masyarakat harus bisa diimplementasikan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan rakyat,” ucapnya.
***
